Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan APBN Tahunan ditunjukkan porsi anggaran yang diprioritaskan ke bidang masing-masing. Untuk pembelanjaan dan biaya dibagi menjadi 11 bidang secara umum, yakni agama, pendidikan, pelayananumum, ekonomi, pertahanan, perlindungan sosial, perlindungan lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, dan kesehatan. 11 bidang tersebut terdiri dari komposisi Kementerian dan kelembagaan yang dibagi ke masing-masing ruang lingkupnya. Anggaran tersebut disusunkan setelah pembahasan dan penentuan serta deliberasi yang lebih lanjut mempertimbangkan fokus dan prioritas pemerintah pada tahun itu, menunjukkan arah yang ingin dituju oleh pemerintah yang menjabat.

Mayoritas dari anggaran dianggarkan kepada pelayanan umum dan ekonomi. Dengan kisaran 28-34% untuk bagian pelayanan umum, dianggarkan tertinggi pada tahun 2024 dengan 33.54% mempertimbangkan transisi kekuasaan setelah dilaksanakan Pemilu. Begitu juga pada tahun 2019 dengan anggaran 31.66% sehingga terlihat sebuah pola bahwa anggaran untuk pelayanan umum meningkat dengan cukup signifikan mempertimbangkan ukuran dari GDP Indonesia dengan tingkat ke-5 se-Asia, didahului oleh Rusia dan Korea Selatan. Pelayanan umum tersebut pun terdiri dari kegiatan seperti pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, kegiatan pemerintahan pusat dan daerah, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Mempertimbangkan skala massif dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan birokrasi yang berlapis-lapis dari Lurah sampai ke Gubernur, diperlukan anggaran yang signifikan untuk menjalankan dan mengelola semua kegiatan tersebut.

Diikuti pada peringkat ke-2 adalah anggaran untuk bidang ekonomi. Dengan kisaran 20-29% dari anggaran pada tahun itu, tingkat anggaran menyampai puncaknya pada tahun 2023 dengan diikuti oleh anggaran pada tahun 2025 dan 2021. Terdapat kemungkinan peningkatan yang tinggi tersebut adalah karena transisi kekuasaan, namun terdapat juga faktor seperti pandemi yang mengakibatkan banyak perusahaan untuk tidak dapat berjalan secara operasional karena kebijakan Lockdown. Kegiatan operasional tidak berjalan sehingga banyak perusahaan tidak mampu untuk membayar dan melapor kewajiban perpajakan. Mempertimbangkan fungsi ekonomi meliputi subsidi, insentif, dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan yang signifikan diakibatkan oleh insentif yang diberi oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak perusahaan. Mengingat juga Tax Amnesty yang dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga proporsional tertinggi anggaran bidang ekonomi ada pada tahun 2023 pada 28.23%.

Referensi:

  • BPK RI. (n.d.). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Retrieved April 15, 2025, from https://www.bpk.go.id/lkpp
  • Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2020. “Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis, dan Organisasi Tahun 2018-2021.” 04/ref.PKA.APBN/IX/2020. Berkas DPR. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Accessed May 21, 2025. https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-26.pdf.
  • Kementerian Keuangan. (2017). Informasi APBN 2018. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2018). Informasi APBN 2019. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2019). Informasi APBN 2020. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2020). Informasi APBN 2021. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2021). Informasi APBN 2022. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2022). Informasi APBN 2023. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2024. In Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan. (2024). Informasi APBN 2025. In Kementerian Keuangan.