Pengacara Ini Sebut Tahun 2016 Penyiksaan Buat Wajib Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesain peta jalan (roadmap) program sektor perpajakan untuk periode lima tahun ke depan.

Tahun 2016, Unit Eselon I di bawah Kemenkeu ini akan menerapkan program Tahun Penegakan Hukum, setelah realisasi Tahun Pembinaan di 2015.

Kabarnya, Tahun Penegakan Hukum yang dicanangkan Ditjen Pajak membuat Wajib Pajak takut. Bahkan pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea menyebut Tahun Penegakan Hukum di 2016 sebagai tahun penyiksaan.

“Kalau tahun ini tahun pembinaan, maka tahun depan penyiksaan. Boleh tidak diceritakan bagaimana kita mau disiksa di tahun depan,” kata Hotman saat menghadiri Tax Gathering dan Dialog di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesain peta jalan (roadmap) program sektor perpajakan untuk periode lima tahun ke depan.

Tahun 2016, Unit Eselon I di bawah Kemenkeu ini akan menerapkan program Tahun Penegakan Hukum, setelah realisasi Tahun Pembinaan di 2015.

Kabarnya, Tahun Penegakan Hukum yang dicanangkan Ditjen Pajak membuat Wajib Pajak takut. Bahkan pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea menyebut Tahun Penegakan Hukum di 2016 sebagai tahun penyiksaan.

“Kalau tahun ini tahun pembinaan, maka tahun depan penyiksaan. Boleh tidak diceritakan bagaimana kita mau disiksa di tahun depan,” kata Hotman saat menghadiri Tax Gathering dan Dialog di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Mekar Satria Utama mengakui di tahun penegakan hukum 2016, dipastikan tidak akan ada lagi diskon atau insentif pajak.
“Penekanannya betul-betul ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan perpajakan. Metodenya macam-macam, seperti pemeriksaan, penegakkan hukum lebih tinggi, tindakan penagihan dan pencekalan,” jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, menambahkan, penegakan hukum di bidang perpajakan akan sungguh-sungguh diterapkan jika Wajib Pajak terbukti melanggar ketetapan pajak, contohnya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar sesuai fakta dan kondisi.