MEMAHAMI KONSEP DASAR ETIKA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Etika tata kelola perusahaan, juga dikenal sebagai etika tata kelola perusahaan, adalah set prinsip, praktik, dan aturan yang mengatur cara sebuah perusahaan dijalankan dan diawasi.

Etika tata kelola perusahaan biasanya berfokus pada perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari orang, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan tanggung jawab pribadi. Beberapa contoh kehidupan sehari-hari seperti ini: Etika tata kelola perusahaan menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti berkomunikasi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, dengan cara yang jujur, terbuka, dan jelas. Akuntabilitas adalah prinsip tata kelola yang mengharuskan pemangku kepentingan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan dan tindakan yang kita ambil, serta menerima konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Prinsip etika tata keloa perusahaan menekankan kepentingan pemangku kepentingan di atas kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti berusaha untuk memenuhi kepentingan bersama dan mempertimbangkan bagaimana tindakan kita berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan orang lain. Nilai utama dalam etika tata kelola perusahaan adalah integritas, yang menuntut kejujuran dan moralitas dalam tindakan dan keputuan. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas berarti memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam segala tindakan kita, tanpa ada yang mengawasi atau mengawasi kita. Perusahaan harus membuat keputusan yang bijaksana dan mengelola risiko dengan bijak sesuai dengan standar tata kelola perusahaan.

Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari mempertimbangkan pilihan kita dan menghindari tindakan yang berisiko tinggi dan tidak etis. Ketika etika tata kelola perusahaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang menjadi lebih bertanggung jawab, transparan, dan etis dalam membuat keputusan dan bertindak.

Government’s non-regulatory influence in business adalah segala bentuk partisipasi dari pemerintah yang mempunyai efek terhadap industri dan juga dapat meningkatkan ekonomi.  Beberapa contoh bentuk partisipasi atau interfensi dari pemerintah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah subsidi terhadap bensin (gasoline). Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka masyarakat Indonesia dapat mendapatkan bensin dengan harga yang lebih terjangkau dan juga hal tersebut bisa membantu ekonomi dari rakyat Negara Indonesia sendiri. Contoh lain adalah adanya beasiswa atau program bantuan dari pemerintah kepada pelajar-pelajar rakyat Indonesia, dengan demikian maka pendidikan dapat di jangkau dari semua kalangan.

Pendidikan disini mulai dari SD sampai di bidang kuliah ataupun selebihnya, adapun bantuan yang diberikan pemerintah terhadap lembaga Nasional adalah seperti Beasiswa kepada Kampus Negeri ataupun program pembagian buku gratis dan lain-lain. Dengan adanya program ini maka pendidikan dan wawasan dari masyarakat Indonesia bisa bertambah dan bisa juga meningkatkan kemampuan intelektual dari masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai contoh seperti adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dengan adanya asuransi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka sekarang semua orang mempunyai akses untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah tersebut, semua orang sekarang bisa berobat dan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk mereka.

Ada banyak influence dari gerakan non-regulatory pemerintah terhadap bisnis atau usaha, dan efeknya tersebut beberapa nilai positif dan negatifnya contoh pertama adalah adanya subsidi pemerintah terhadap bensin dan sejenisnya, dengan demikian masyarakat lebih terbantu, usaha juga terbantu karena uang transport dan bensin perjalan bisnis dapat diminimalisir. Sedangkan efek negatifnya akan terasa pada sektor usaha yang sama namun bergerak sebagai badan swasta seperti pihak shell dan VIVO akan kalah saing karena produk yang mereka jual walaupun valuenya kurang lebih sama namun untuk harga, mereka akan sangat jauh diatas karena adanya subsidi pemerintah kepada pihak badan negara (Pertamina) maka dari itu akan sedikit customer yang ingin mencari produk mereka karena sekali lagi harga yang mereka jual tidak semurah yang dijual pihak Negara.

Contoh lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, program tersebut merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Dengan adanya program tersebut maka karyawan dari perusahaan akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan hal ini baik badan usaha dan employee akan diuntungkan kedua sisi.

Lebih lanjut contoh lain seperti adanya lembaga untuk mengatur keuangan Negara dan masyarakat atau yang biasa kita dengan istilah Bank Indonesia (BI) dengan adanya lembaga ini maka keuangan dalam Negara akan diatur dan masyarakat maupun business dapat mengajukan loan untuk kepentingan mereka. Dengan adanya Bank Indnesia (BI), business juga dapat bekerja sama baik secara operasional, ataupun pengelolaan asset, maupun dalam peminjaman liability pada bank.

Referensi:

Archie B. Carroll, Jill Brown, Ann K. Buchholtz. (2018). Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management. 10. Cengage Learning. Boston. ISBN: 9781305959828.