Selama satu dekade terakhir, paradigma pembiayaan iklim global cenderung terjebak dalam dikotomi kaku antara aset “hijau” yang bersih dan industri “kotor” yang polutif. Alokasi modal secara masif mengalir ke sektor energi terbarukan seperti surya dan angin, sementara industri dengan jejak emisi tinggi sering kali terisolasi dari akses pendanaan. Padahal, percepatan dekarbonisasi justru paling krusial dilakukan pada sektor-sektor padat emisi yang sulit beralih secara instan. Menjawab tantangan ini, konsep transition finance (pembiayaan transisi) hadir sebagai jembatan pragmatis yang mendobrak pendekatan biner tersebut. Instrumen ini dirancang khusus untuk menyalurkan modal bagi perusahaan yang belum sepenuhnya bersih, namun memiliki komitmen kredibel untuk melakukan transformasi struktural menuju operasional yang ramah lingkungan.

Secara konseptual, International Energy Agency (IEA) dan OECD mendefinisikan transition finance sebagai aktivitas keuangan yang berkontribusi nyata pada pengurangan emisi, khususnya di sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi (hard-to-abate) serta di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendanaan hijau murni. Esensi dari gagasan ini adalah pengakuan terhadap investasi fase “antara” yaitu langkah-langkah intermediasi yang secara material mampu menurunkan emisi meskipun belum langsung membawa operasional ke titik nol bersih. Melalui kerangka kerja yang tepat, skema ini mengisi celah kosong dalam taksonomi keuangan berkelanjutan tradisional dengan mengakomodasi keragaman jalur energi serta linimasa dekarbonisasi yang berbeda di setiap wilayah.

Urgensi mobilisasi modal ini menjadi kian nyata jika melihat besarnya kesenjangan pendanaan yang ada saat ini. Demi menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan target Perjanjian Paris, IEA memperkirakan bahwa investasi tahunan untuk energi bersih di negara berkembang (di luar Tiongkok) harus melonjak hingga tujuh kali lipat, mencapai kisaran USD 1,4 hingga USD 1,9 triliun pada awal dekade 2030-an. Mengingat keterbatasan anggaran publik, sekitar 60% dari total kebutuhan dana tersebut atau berkisar antara USD 0,9 hingga USD 1,1 triliun per tahun wajib bersumber dari sektor swasta. Realitas ini menegaskan bahwa transition finance bukan lagi sekadar alternatif finansial, melainkan mekanisme vital untuk menarik modal komersial global ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan transformasi energi.

Dalam implementasinya, salah satu instrumen inovatif yang kini menjadi motor penggerak adalah sustainability-linked bonds (SLB). Berbeda dengan green bonds konvensional yang membatasi penggunaan dana pada proyek spesifik, SLB memberikan fleksibilitas dengan mengaitkan biaya pinjaman langsung pada pencapaian target kinerja keberlanjutan (KPI) perusahaan yang terukur. Fleksibilitas ini membuka peluang besar bagi industri manufaktur berat seperti baja, semen, dan petrokimia untuk menggalang dana dekarbonisasi. Kendati demikian, efektivitas instrumen ini masih dibayangi tantangan kredibilitas, seperti risiko kebocoran karbon finansial (financial carbon leakage) di mana institusi keuangan sekadar memindahkan emisi keluar dari neraca mereka tanpa mengurangi polusi di dunia nyata. Selain itu, ketiadaan standardisasi taksonomi global antara berbagai kawasan, seperti pendekatan Uni Eropa dan Jepang, turut memperumit arus investasi lintas batas.

Pada akhirnya, keberhasilan transition finance akan sangat bergantung pada kemampuan pasar dalam memverifikasi rencana transisi yang akuntabel dan membedakannya dari sekadar retorika lingkungan (greenwashing). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang struktur ekonominya masih sangat ditopang oleh sektor padat karbon, pengadopsian mekanisme ini merupakan sebuah keharusan strategis. Di tengah dinamika regulasi ESG global saat ini, Indonesia perlu segera mereformasi kerangka kebijakan domestik agar mampu menciptakan ekosistem investasi yang transparan, aman, dan menarik bagi modal swasta jangka panjang demi mewujudkan transisi ekonomi yang berkeadilan.

Refrence :

• International Energy Agency. (2024). Scaling up private finance for clean energy in emerging and developing economies. IEA. https://www.iea.org/reports/scaling-up-private-finance-for-clean-energy-in-emerging-and-developing-economies
• International Energy Agency. (2025). Scaling up transition finance. IEA. https://www.iea.org/reports/scaling-up-transition-finance
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). OECD guidance on transition finance: Ensuring credibility of corporate climate transition plans. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidance-on-transition-finance_7c68a1ee-en.html
• Wang, et al. (2024). Transition finance facilitates lower-cost achievement of climate targets: A case study of China. Structural Change and Economic Dynamics. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X24001401