Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan akan sering terlibat dengan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak selalu terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Direksi dan manajemen dipercayakan untuk menjalankan stategi dan mengambil keputusan bisnis. Hubungan antara pemilik dan pihak yang mengelola inilah yang menjadi dasar dari teori agensi (agency theory).

Teori agensi yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham tentu berperan sebagai princial yang memberikan wewenang kepada direksi dan manajemen yang berperan sebagai agent untuk melakukan pengelolaan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Permasalahan dapat muncul dalam hubungan antara principal dan agent ini, sehingga disebut sebagai agency problem. Salah satu bentunya yaitu konflik kepentingan yang mana ketika tujuan atau kepentingan manajemen berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Agency problem juga memburuk ketika dibarengi dengan asimetri informasi. Karena tentunya manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan, sementara pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang lengkap sepenuhnya yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal inilah yang dapat memperumit keadaan dan kondisi jika tidak diawasi dengan baik, karena dapat meningkatkan risiko penyalagunaan wewenang, manipulasi, hingga kecurangan.

Disinilah peran Good Corporate Governance (GCG) dibutuhkan dan sangat penting. GCG merupakan prinsip yang digunakan oleh perusahaan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Penerapan dari GCG ini juga tentunya bertujuan untuk mencipatkan mekanisme pengawasan yang dapat membantu menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham, manajemen, dan stakeholder lainnya.

Dalam keterkaitannya dengan perspektif teori agensi, GCG bisa menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi agency problem, dengan cara penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness. Dengan penerapan itu perusahaan dapat melalui proses pengambilan keputusan dengan lebih terbuka, bertanggung jawab dan mudah untuk diawasi.

Penerapan GCG dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, audit internal, audit eksternal, dan whistleblowing system. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berperan dalam mengawasi manajemen secara objektif, sedangkan audit membantu memastikan informasi dan laporan perusahaan dapat dipercaya. Di sisi lain, whistleblowing system memberikan saluran bagi karyawan dan stakeholder untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Jika diterapkan secara efektif, berbagai mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi konflik kepentingan, asimetri informasi, dan risiko penyalahgunaan wewenang dalam hubungan antara pemilik dan manajemen.

• Ojk. (n.d.). Penerapan tata kelola bagi bank umum. https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/Peraturan/View/590?utm_source=chatgpt.com
• (2026). In Ocbc.id. https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/03/good-corporate-governance-adalah