Memahami Konsep Peraturan Pemerintah terhadap Bisnis

Peraturan pemerintah terhadap bisnis adalah aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas bisnis dan memastikan persaingan yang adil dan tidak mengganggu konsumen, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Peraturan pemerintah adalah alat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan sambil melindungi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Peraturan terus berubah untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia bisnis seiring perkembangan ekonomi dan teknologi.

Contoh peraturan pemerintah yang berlaku untuk bisnis: Pemerintah mengatur pajak perusahaan dan individu untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung layanan publik. Tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya termasuk dalam kategori ini.  Untuk beroperasi secara legal, banyak bisnis perlu mendapatkan izin dan lisensi pemerintah. Ini termasuk izin usaha, lisensi kesehatan, lisensi makanan, dan lain-lain. Pemerintah menetapkan peraturan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam, mengontrol limbah berbahaya, dan mengontrol polusi udara dan iar.

Banyak industri memiliki peraturan khusus untuk memastikan kualitas produk, keselamatan, dan integritas pasar. Salah satu contohnya adalah federal aviation administration (FAA), yang bertanggung jawab atas industri penerbangan di Amerika Serikat.

Pada pemerintahan Indonesia memberikan kartu prakerja yang dimana membantu para pencari kerja untuk mendapatkan skill-skill yang ingin didapatkan secara gratis atau membayar dengan biaya yang lebih sedikit. Hal itu dilakukan supaya para pencari kerja memiliki skill agar dapat bersaing dengan pekerja dari ASEAN lainnya dan agar bisnis-bisnis di Indonesia semakin membaik karena para sumber daya manusiannya lebih berkompeten. Contoh lain saat membeli beras, dapat kita lihat bahwa harga beras berkisaran dari 58 ribu hingga 64 ribu untuk hampir semua jenis beras dari UMKM hingga perusahaan yang besar. Hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan harga untuk beras, memberikan daya saing yang lebih baik untuk antar pengusaha, dan memberikan opsi pembelian bagi konsumen yang lebih banyak. Pemerintah memberikan pajak pada barang import di marketplace seperti Tokopedia, shopee dan lain sebagainya yang berjenis garment. Dengan pemberian pajak membuat banyak UMKM yang gulung tikar karena profit yang didapatkan menjadi lebih sedikit.

Contoh government’s regulatory influences on Business dalam perusahaan seperti pemerintah membuat undang-undang (UU) Omnibus law atau cipta kerja yang mengatur multi sector agar mendorong investasi asing, menciptakan lapangan kerja, menyederhanakan perizinan berusaha, memberikan kemudahkan dalam perizinan dasar seperti lokasi atau bangunan Gedung, mempermudah perizinan sektor, meningkatkan ekosistem investasi, memberikan kemudahan dalam persyaratan investasi, mempercepat proses izin berusaha, mengembangkan bisnis halal, memberikan perlindungan dan jaminan bagi pekerja, dan lain sebagainya.

Pemerintah mengatur perpajakan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% supaya menjadi fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal dan berkelanjutan. Namun dengan pertambahan pajak maka tidak hanya pengusaha yang mendapatkan dampaknya, tetapi konsumen juga mendapatkan dampak dari kenaikan pajak karena yang memberikan pajak adalah konsumen pada akhirnya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan diskon 100% PPnBM agar memulihkan perekonomian nasional, sebagai contoh sektor otomotif mendapatkan suntikan tersebut yang mendukung penjualan mobil yang jauh lebih banyak pada masa pandemic karena harga yang dijual lebih murah dari biasanya.  Menurut OJK, peraturan pemerintah dibutuhkan dalam mengatur pasar modal dikarenakan peraturan tersebut dipakai menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka mencegah dan menangani krisis yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomiuan nasional. Diperlukan intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola dalam dunia ilmu makro ekonomi modern agar tidak ada gap antara permintaan masyarakat dan suplainya. Menurut Keynes, pemerintah perlu memberikan kebijakan intervensi pemerintah karena adanya peristiwa great depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Cara untuk negara keluar dari kondisi resesi adalah dengan melibatkan permerintah untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan-kebijakan belanja dan investasi.

Referensi:

Archie B. Carroll, Jill Brown, Ann K. Buchholtz. (2018). Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management. 10. Cengage Learning. Boston. ISBN: 9781305959828.