Pada November 2022, dunia aset digital dikejutkan oleh kebangkrutan FTX, salah satu bursa kripto terbesar di dunia yang sebelumnya memiliki valuasi lebih dari US$32 miliar. Dalam hitungan hari, perusahaan yang dianggap sebagai simbol kesuksesan industri kripto tersebut runtuh dan mengajukan perlindungan kebangkrutan (Chapter 11 Bankruptcy). Peristiwa ini tidak hanya menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah industri kripto, tetapi juga menjadi pelajaran penting mengenai tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan akuntabilitas keuangan (Conlon et al., 2026).

Awal mula krisis terjadi ketika laporan media mengungkap bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Alameda Research, yaitu perusahaan perdagangan yang memiliki hubungan erat dengan FTX, terdiri atas token FTT yang diterbitkan oleh FTX sendiri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Ketika kepercayaan pasar mulai menurun, nasabah berbondong-bondong menarik dana mereka sehingga memicu bank run dalam skala besar. FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana tersebut karena sebagian dana pelanggan ternyata telah digunakan untuk mendukung aktivitas Alameda Research.

Dari perspektif akuntansi, kasus FTX menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak dapat menggantikan pentingnya pengendalian internal yang kuat. Setelah perusahaan memasuki proses kebangkrutan, CEO baru FTX, John J. Ray III, yang sebelumnya menangani kasus Enron menyatakan bahwa ia belum pernah melihat kegagalan pengendalian korporasi yang begitu parah sepanjang kariernya. Temuan awal menunjukkan tidak adanya sistem pencatatan yang memadai, lemahnya pemisahan tugas, serta kurangnya dokumentasi transaksi dan keputusan manajemen.

Kasus ini juga memperlihatkan risiko konflik kepentingan yang muncul ketika hubungan antara entitas bisnis tidak dikelola secara transparan. FTX dan Alameda Research beroperasi dengan hubungan yang sangat dekat sehingga batas antara dana perusahaan dan dana pelanggan menjadi kabur (Galati et al., 2025). Dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik, dana pelanggan seharusnya dipisahkan secara ketat dari dana operasional perusahaan. Namun dalam kasus FTX, pemisahan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ketika Alameda mengalami tekanan keuangan, dampaknya langsung mengancam keberlangsungan FTX.

Bagi profesi akuntansi dan audit, kebangkrutan FTX memberikan pesan penting bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan perusahaan berbasis teknologi. Meskipun beroperasi dalam industri yang inovatif dan berkembang cepat, perusahaan tetap harus menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola seperti pengawasan independen, pengendalian internal yang efektif, serta pelaporan keuangan yang andal. Tanpa mekanisme tersebut, pertumbuhan yang sangat cepat justru dapat menyembunyikan risiko yang semakin besar hingga akhirnya memicu kegagalan perusahaan.

Selain itu, kasus FTX menjadi momentum bagi regulator di berbagai negara untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri aset digital. Investor kini semakin menyadari bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak cukup diukur dari valuasi pasar atau popularitas pendirinya, tetapi juga dari kualitas tata kelola, integritas pelaporan keuangan, dan kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, runtuhnya FTX bukan sekadar kisah kegagalan sebuah perusahaan kripto. Kasus ini merupakan pengingat bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan tetap relevan, bahkan dalam era teknologi blockchain dan aset digital. Ketika pengendalian internal diabaikan dan akuntabilitas dikorbankan demi pertumbuhan, risiko kegagalan dapat muncul pada organisasi sebesar apa pun.

Reference:

• Conlon, T., Corbet, S., & Hu, Y. (2026). The Collapse of the FTX Exchange: The end of Cryptocurrency’s Age of Innocence. The British Accounting Review, 58(3), 101277.
• Galati, L., Webb, A., & Webb, R. I. (2025). Market behaviors around bankruptcy and frozen funds withdrawal : Trading stranded assets on FTX. Journal of Economics and Business, 133(April 2024), 106196. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2024.106196