GASB Statement No. 33, Accounting and Financial Reporting for Nonexchange Transactions, mendefinisikan transaksi non-pertukaran sebagai transaksi di mana pemerintah menerima nilai tanpa langsung memberikan nilai yang sama sebagai imbalannya. Ada empat jenis transaksi non-pertukaran.

  1. Imposed nonexchange revenues. Ini adalah penilaian yang dikenakan pada individu dan entitas bisnis. Yang paling menonjol di antaranya adalah pajak dan denda properti dan diakui pada tahun di mana mereka dipungut.
  2. Derived tax revenues. Ini adalah pajak yang diperoleh dari penilaian atas transaksi pertukaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Mereka termasuk pajak penjualan (berasal daritransaksi penjualan) dan pendapatan dan pajak lainnya atas pendapatan atau aset (berasal dari berbagai transaksi komersial yang menghasilkan pendapatan) dan diakui pada periode dimana pendapatan diperoleh.
  3. Government-mandated nonexchange transactions. Ini terjadi ketika pemerintah di satu tingkat (misalnya, federal atau pemerintah negara bagian) menyediakan sumber daya untuk pemerintah di tingkat lain (misalnya, pemerintah daerah atau distrik sekolah) dan mengharuskan penerima menggunakan sumber daya untuk tujuan tertentu. Misalnya, suatu negara dapat memberikan dana kepada kabupaten menetapkan bahwa sumber daya digunakan untuk perbaikan jalan. Penerimaan dan penggunaan sumber daya adalah wajib dan diakui ketika semua persyaratan kelayakan bertemu.
  4. Voluntary nonexchange transactions. Ini hasil dari legislatif atau kontraktual perjanjian yang dibuat dengan sukarela oleh dua pihak atau lebih. Namun, jika pemerintah menerima penghargaan itu harus memperhatikan persyaratan yang menyertainya tentang bagaimana mereka dapat dibelanjakan. Seperti transaksi non-pertukaran yang diamanatkan pemerintah, mereka juga diakui ketika semua persyaratan kelayakan terpenuhi.

Statement No. 33, menetapkan standar, dibahas di bagian berikutnya, untuk masing-masing dari empat jenis dari transaksi. Standar untuk transaksi non-pertukaran yang diamanatkan pemerintah dan sukarela berlaku untuk pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian, pembayaran dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya diharapkan dapat diperhitungkan secara simetris.

Statement No. 33 juga mengidentifikasi dua jenis batasan yang membatasi kapan dan bagaimana pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang diterimanya dalam transaksi non-pertukaran:

  1. Time requirements. Ini menentukan periode di mana sumber daya harus digunakan atau kapan penggunaan dapat dimulai. Misalnya, pemerintah daerah biasanya memungut pajak properti yang ditujukan untuk tahun anggaran tertentu. Demikian pula, pemerintah negara bagian yang memberikan dana kepada distrik sekolah local mungkin mengharuskan dana tersebut digunakan selama tahun anggaran negara.
  2. Purpose restrictions. Ini menentukan tujuan yang sumber daya harus digunakan. Untuk misalnya, pajak penjualan tertentu harus digunakan untuk perbaikan jalan, pajak properti tertentu harus digunakan untuk membayar utang, dan hibah tertentu atau sumbangan pribadi harus digunakan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu.

Referensi:

  • Granof, Michael H., Saleha B. Khumawala, Thad D. Calabrese, and Daniel L. Smith. Government and not-for-profit accounting: Concepts and practices. John Wiley & Sons, 2016.
  • Bisogno, M., Aggestam Pontoppidan, C., Hodges, R., & Manes-Rossi, F. (2019). Setting international public-sector accounting standards: Does ‘public’matter? The case of revenue from non-exchange transactions. Accounting in Europe, 16(2), 219-235.

Image Sources: Google Images