Dalam pelaporan keberlanjutan, kesulitan utama biasanya muncul setelah target emisi ditetapkan, tepatnya ketika angka itu harus dibuktikan. Tagihan energi tidak cocok dengan data operasional, batas organisasi berubah tanpa catatan, atau target di presentasi investor berbeda dengan rencana bisnis. Kalau persoalan seperti ini baru ketahuan menjelang laporan terbit, 1 Januari 2027 akan terasa jauh lebih dekat dari perkiraan kita.
Tanggal itu penting karena Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025, dengan tanggal efektif 1 Januari 2027. Secara garis besar, PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Keduanya mengarahkan perusahaan untuk menjelaskan risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, akses pendanaan, biaya modal, dan prospek bisnis.
Meski begitu, tanggal efektif dari IAI belum menjawab siapa yang wajib menerapkannya, mulai kapan, dan dengan tahapan seperti apa. Pertanyaan itu masuk wilayah regulator. Karena itu, perusahaan perlu memisahkan tiga lapisan yang sering tercampur: standar yang diterbitkan IAI, kewajiban hukum atau pelaporan yang ditetapkan regulator, dan rancangan regulasi yang masih dikonsultasikan. Dalam bahan konsultasi resmi OJK pada 2026, RPOJK dan RPADK perubahan atas POJK 51/2017 masih berstatus rancangan. Rancangan ini penting untuk dipantau dan dipakai dalam perencanaan, tetapi belum tepat diperlakukan sebagai kewajiban final yang sudah berlaku.
Kehati-hatian yang sama berlaku untuk perkembangan teknis dari IAI. Pada 2026, DSK IAI mengesahkan Draf Eksposur Amendemen PSPK 2, Draf Eksposur Revisi PSPK 1 dan PSPK 2, serta panduan berbasis industri tahap awal untuk lima industri. Materinya relevan karena menyentuh pengungkapan emisi gas rumah kaca dan rujukan panduan industri, tetapi statusnya tetap draf eksposur sampai proses penetapan selesai. Tim pelaporan boleh mulai menilai dampaknya dari sekarang. Yang perlu dihindari adalah memasukkan ketentuan draf sebagai persyaratan final tanpa catatan yang jelas.
DSK IAI mengembangkan PSPK 1 dan PSPK 2 dengan arah yang selaras atau konvergen dengan IFRS S1 dan IFRS S2. Walau begitu, menyebut keduanya identik kurang tepat, sebab nama dokumen, mekanisme penerbitan, konteks yurisdiksi, dan kewajiban penerapannya berbeda. Rumusan yang lebih akurat kira-kira begini: PSPK merujuk pada
dan menyelaraskan diri dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan global, dan tetap perlu dibaca bersama ketentuan di Indonesia.
Secara praktis, persiapan sebaiknya dimulai dari peta data, sebelum tim sibuk memikirkan desain laporan. Perusahaan perlu tahu siapa pemilik setiap metrik, dari mana angka berasal, metode apa yang digunakan, dan siapa yang menyetujui perubahan. Untuk emisi, misalnya, angka seharusnya bisa ditelusuri ke data energi, aktivitas produksi, faktor emisi, batas organisasi, serta catatan koreksi. Kalau perusahaan mengakuisisi aset, melepas anak usaha, atau mengubah metodologi, dampaknya pada tren juga perlu dijelaskan. Tanpa jejak perubahan, penurunan emisi yang sebenarnya hanya akibat perubahan cara menghitung bisa terlihat seperti perbaikan kinerja.
Sebagai langkah awal, buat analisis kesenjangan sederhana. Bandingkan data dan pengendalian yang sudah ada dengan kebutuhan pengungkapan yang diperkirakan relevan. Tandai metrik yang belum punya pemilik, asumsi yang belum terdokumentasi, dan proses yang masih bergantung pada spreadsheet pribadi. Dari hasil itu, dewan dan manajemen bisa menentukan prioritas: membangun tata kelola, memperbaiki kualitas data, atau menyiapkan pengujian internal sebelum informasi itu dipublikasikan.
Referensi
1. IAI, pengesahan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025 serta tanggal efektif 1 Januari 2027
2. IAI, Draf Eksposur amendemen, revisi PSPK, dan panduan berbasis industri tahun 2026
3. OJK, konsultasi publik RPOJK dan RPADK perubahan atas POJK 51/2017
4. OJK, halaman rancangan RPOJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan
5. IFRS Foundation, IFRS S1 General Requirements
