Implementasi pajak karbon di Indonesia menandai babak baru dalam sejarah perpajakan nasional yang tidak hanya berfokus pada fungsi budgetary (penerimaan negara), tetapi juga menjalankan fungsi regulerend (pengaturan) untuk memitigasi dampak perubahan iklim secara sistemik. Landasan hukum utama kebijakan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada Bab VI, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopor di pasar negara berkembang yang mengadopsi instrumen harga karbon (carbon pricing). Kebijakan ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan usaha sendiri atau hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Dalam paragraf ini, penting untuk memahami bahwa pajak karbon tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka ekonomi karbon yang lebih luas, termasuk Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang bertujuan menciptakan disinsentif ekonomi bagi aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi sekaligus memberikan sinyal pasar bagi investasi teknologi rendah karbon. Dengan tarif minimal Rp30.000,00 per ton karbon dioksida ekuivalen ($CO_2e$), pemerintah berusaha menyeimbangkan antara urgensi perlindungan lingkungan dan keberlangsungan daya saing industri nasional di tengah transisi energi global.

Secara teknis, mekanisme pengenaan pajak karbon di Indonesia mengadopsi skema cap and tax yang terintegrasi erat dengan mekanisme cap and trade di pasar karbon. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan batas atas (cap) emisi yang diperbolehkan bagi entitas dalam sektor tertentu; jika emisi aktual perusahaan melebihi batas tersebut, mereka memiliki dua opsi utama: membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari perusahaan lain yang emisinya di bawah ambang batas di bursa karbon, atau membayar pajak karbon kepada negara atas kelebihan emisi yang tidak tertutup oleh sertifikat tersebut. Pada tahap awal, fokus implementasi diberikan kepada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, mengingat sektor energi merupakan kontributor emisi terbesar. Peran akuntan pajak menjadi sangat krusial dalam fase ini, karena mereka harus mampu mengintegrasikan penghitungan emisi teknis ke dalam pelaporan kewajiban perpajakan, yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai metode pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Transparansi dalam pengukuran intensitas karbon ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan menyangkut validitas data yang akan diaudit secara ketat oleh otoritas pajak dan lingkungan untuk memastikan tidak ada kebocoran emisi atau pelaporan yang tidak akurat dalam SPT Masa Pajak Karbon.

Dampak ekonomi dari penerapan pajak karbon merambah jauh ke dalam struktur biaya operasional dan strategi jangka panjang perusahaan, yang memaksa akuntan manajemen untuk mendefinisikan kembali kalkulasi return on investment (ROI) mereka. Pengenaan pajak ini secara efektif meningkatkan biaya marginal atas penggunaan energi fosil, yang berarti perusahaan yang gagal melakukan efisiensi energi atau transisi ke energi terbarukan akan mengalami erosi profitabilitas dibandingkan pesaing yang lebih

hijau. Namun, UU HPP juga memberikan ruang bagi insentif di mana pembayaran pajak karbon dapat dikurangi melalui kepemilikan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) yang sah, menciptakan nilai ekonomi bagi proyek-proyek restorasi lingkungan atau efisiensi energi yang dilakukan perusahaan. Hal ini mendorong munculnya strategi perencanaan pajak baru yang disebut sebagai green tax planning, di mana perusahaan tidak lagi sekadar mencari cara mengurangi beban pajak secara legal, tetapi secara aktif berinvestasi dalam aset hijau untuk mendapatkan offset karbon. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk mengelola penerimaan dari pajak karbon ini melalui mekanisme revenue recycling, di mana dana yang terkumpul dikembalikan untuk mendukung program adaptasi perubahan iklim dan subsidi energi bersih, sehingga tercipta siklus ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan fiskal dan lingkungan secara simultan.

Ke depannya, keberhasilan regulasi pajak karbon di Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya akan sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM dalam memastikan integritas bursa karbon nasional. Indonesia memiliki potensi kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions) yang luar biasa besar melalui hutan tropis dan mangrove, yang jika dikelola dengan standar akuntansi karbon yang ketat, dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon regional. Bagi dunia akuntansi, tantangan terbesar terletak pada standardisasi pelaporan liabilitas karbon dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK terkait, serta kesiapan auditor independen dalam memberikan asurans terhadap data non-keuangan terkait emisi. Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan global terhadap emisi lintas batas, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa, penerapan pajak karbon domestik melalui UU HPP menjadi perisai bagi eksportir Indonesia agar produk mereka tidak dikenakan pajak tambahan di luar negeri. Dengan demikian, pajak karbon bukan sekadar beban tambahan bagi dunia usaha, melainkan instrumen strategis yang mendorong korporasi Indonesia untuk naik kelas dalam rantai pasok global yang semakin menuntut standar transparansi hijau dan akuntabilitas lingkungan yang tak tergoyahkan.

Referensi :

  • Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/Terbaru/Details?id=468822
  • Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Karbon dalam Pembangunan Nasional. https://jdih.setneg.go.id/
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025: Mendukung Transisi Ekonomi Hijau. https://fiskal.kemenkeu.go.id/
  • Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (2022). Tanya Jawab Pajak Karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan RI. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/334
  • World Bank. (2024). State and Trends of Carbon Pricing 2024: International Progress and National Initiatives in Indonesia. World Bank Publications. https://openknowledge.worldbank.org/