Fraud dan Transformasi Digital di Publik Sektor
Pengenalan
Peran penting Teknologi dan Transformasi Digital khususnya di sektor publik sangat penting dan membawa banyak kemajuan, diantaranya transparan, akuntable dan efisiensi layanan khususnya di pengelolalan keuangan (Addo, 2021, Darusalam et al., 2023). Transportmasi ditigal seperti e-budgeting, e-government dan e-procurement, adalah mekanisme yang sangat penting untuk mencegah fraud, salah satunya korupsi, yang selama ini berlaku pada prosem manual. Akan tetapi mekanisme ini banyak juga mengundang tantangan baru seperti manipulasi data digital, penyalahgunaan akese dan kebocoran informaasi baik dari pihak internal atau external (Truntsevskiy, 2022). Dari itu, diperlukan system yang ama dan pengawasan yang kuat, karena dengan transportmasi digital ini justru dapat membuat kesempatan baru bagi praktek korupsi dan penyalahgunaan administrative (Volkodaeva et al., 2022, Inkinen et al., 2019).
Untuk itu, Sektor Publik harus focus pada adopsi Teknologi, dan juga harus memperkuat tata kelola digital dan internal kontrol yang effective dan effisien (Cappelli et al., 2024). Beberapa contoh pemanfaatan Teknologi seperti artificial intelligence (AI), Big Data dana Digital Forensik dapat dijadikan preventive terhadap pola-pola anomali yang bisa mengidentifikasi kecurangan atau fraud (Bento, 2019). Selain itu, harus adanya reformasi sumber daya manusia dengan cara peningkatan skill dan etika dalam menciptkan system digital yang transparan dan akuntabe (Ciptono, 1998)l. Perbaikan regualasi, serta kolaborasi anter institutsi atau Lembaga adalah kunci utama untuk menciptakan Transformasi Digital yang tetap guna. Jadi, Transpormasi digital dapat dikatakan baik dengan integeritas tinggi akan menciptkan kepercayaan publik, efisiensi birokrasi dan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Heinrich and Brown, 2017).
REFERNCES:
- ADDO, A. 2021. Controlling petty corruption in public administrations of developing countries through digitalization: An opportunity theory informed study of Ghana customs. Information Society, 37, 99-114.
- BENTO, L. V. 2019. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA IN THE CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: THE EXPERIENCE OF THE BRAZILIAN GOVERNMENT. Revista General De Derecho Administrativo.
- CAPPELLI, L., PISANO, A., IANNUCCI, E., PAPETTI, P., D’ASCENZO, F. & RUGGIERI, R. 2024. Digitalization and prevention of corruption: Opportunities and risks—Some evidence from the Italian university system. Business Strategy and the Environment, 33, 81-94.
- CIPTONO, W. S. 1998. The management reformation program: The total quality of Indonesian management. Kelola, 7.
- DARUSALAM, D., JANSSEN, M., SAID, J., SANUSI, Z. M. & OMAR, N. 2023. An Evaluation Framework for the Impact of Digitalization on the Quality of Governance: Evidence From Indonesia. International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), 10, 1-21.
- HEINRICH, F. & BROWN, A. 2017. Measuring accountability performance and its relevance for anti-corruption: introducing a new integrity system-based measure. Crime, Law and Social Change, 68, 359-381.
- INKINEN, T., HELMINEN, R. & SAARIKOSKI, J. 2019. Port digitalization with open data: Challenges, opportunities, and integrations. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5.
- TRUNTSEVSKIY, Y. V. 2022. Improving the institution of declaring information about income, expenditure, property and property obligations in the context of digitalization. Vestnik of Saint Petersburg University-Law-Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta-Pravo, 13, 344-359.
- VOLKODAEVA, A., BALANOVSKAYA, A. & RUSTENOVA, E. Trends in information and communication technologies development in context of economy digitalization. Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality, 2022. Springer, 583-592.
Comments :