Sarbanes-Oxley Act (SOA) adalah Hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Sarbanes-Oxley Act (SOA) dibuat oleh Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Annual Fraud Conference ke-14 dan disahkan Kongres Amerika di Chicago. Sarbanes-Oxley Act (SOA) diterbitkan  sebagai  jawaban  dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar. Seperti sebut saja kasus Enron, Worldcom, Adelphia, Sunbeam dan lainnya. Kasus – kasus tersebut merugikan stakeholder dan pengguna laporan keuangan, seperti: kreditor, investor, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat umum (Gorshunov et al., 2020). Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi stakeholder dan berbagai profesi.

Kata Sarbanes Oxley sendiri adalah berasal dari nama dua orang tokoh yaitu: Paul Sypros Sarbanes dan Michael Garver Oxley. Keduanya adalah senator di Amerika Serikat. Karena  adanya  desakan  dari  masyarakat,  Congress  cepat  untuk  bertindak.  Pada tanggal  30  Juli  2002,  Presiden  Walker  Bush  mengesahkan  suatu  undang-undang   yang bernama  Sarbanes-Oxley  Act  of 2002.  Undang-undang  tersebut  bermaksud  untuk meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  pasar  modal  dan  menetapkan  kewajiban  dan hukuman yang berat bagi perusahaan  publik dan para eksekutif, direksi, auditor, pengacara, dan analis saham yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan Sarbanes Oxley Act 2002 (Zhang, 2007) adalah:

  1. Meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal
  2. Menerapkan tata pemerintahan yang baik
  3. Menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuat manajemen dan direksi bertanggung jawab akan laporan keuangan
  4. Meningkatkan kualitas audit
  5. Menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan dan perbuatan tidak baik

Isi dari Sarbanes Oxley Act 2002 antara lain (Farhad, 2019):

  1. Membentuk   independent   public   company   board   untuk   mengawasi   audit   terhadap perusahaan public.
  2. Mensyaratkan  salah seorang  anggota  komite audit adalah  orang yang ahli dalam bidang keuangan.
  3. Mensyaratkan  untuk  melakukan  full  disclosure  kepada  para  pemegang  saham  berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks.
  4. Mensyaratkan Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) perusahaan untuk melakukan sertifikasi tentang validitas pembuatan laporan keuangan perusahaannya.
  5. Melarang  kantor  akuntan  publik  dari tawaran  jasa lainnya,  seperti  melakukan  konsultasi, ketika rnereka sedang melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest).
  6. Mensyaratkan  adanya  kode  etik,  terdaftar  pada  Securities  and  Exchange  Commission (SEC), untuk para pejabat keuangan (financial officer) Ancaman hukuman 10 tahun penjara untuk pelaku kecurangan wire and mail fraud.
  7. Mensyaratkan   mutual   fund   professional   untuk   menyampaikan   suaranya   pada   wakil pemegang  saham,  sehingga  memungkinkan  para  investor  untuk  mengetahui  bagaimana saham mereka berpengaruh terhadap keputusan.
  8. Memberikan  perlindungan  kepada individu yang melaporkan  adanya tindakan menyimpang kepada pihak yang berwewenang.
  9. Mensyaratkan  penasehat  hukum  perusahaan  untuk  mengungkap  adanya  penyimpangan kepada pejabat senior dan kepada dewan komisaris, jika perlu; penasehat hukum tersebut berhenti untuk bekerja sama dengan perusahaan jika manajer senior tersebut mengabaikan laporan tersebut.

Kesimpulannya Sarbanes – Oxley diresmikan sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Adelphia, dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang berpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Dengan diterbitkannya undang – undang ini, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance.

Referensi:

  • Farhad, A. (2019) ‘The role of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) in Reducing Agency Costs Exploratory Study of a Sample of Auditors in the Kurdistan Region of Iraq’, Qalaai Zanist Scientific Journal, 4(2). doi: 10.25212/lfu.qzj.4.2.19.
  • Gorshunov, M. A. et al. (2020) ‘The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Relationship to Magnitude of Financial Corruption and Corrupt Organizational Cultures’, Journal of Management Policy and Practice, 21(2). doi: 10.33423/jmpp.v21i2.2929.
  • Zhang, I. X. (2007) ‘Economic consequences of the Sarbanes–Oxley Act of 2002’, Journal of Accounting and Economics, 44(1), pp. 74–115. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.02.002.

Image Sources: Google Images