Konsep dan peranan auditor internal merupakan hal yang sering dibahas dalam dunia Akuntansi. Hal ini karena auditor internal memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan juga segala asset yang ada di dalamnya. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh International Standards For Professional Practice Of Internal Auditing atau ISPPIA dikatakan bahwa organisasi yang memiliki audit internal yang efektif akan berusaha untuk meningkatkan efektifitasnya dalam proses tata Kelola, manajemen resiko dan juga pengendalian. Maka bagaimana dengan konsep dan proses dari audit internal pada sektor pemerintahan dan juga sektor public ?

Dari sisi pemerintahan yang dimaksudkan dengan audit Adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam mempergunakan dana Masyarakat secara politis, Dimana dengan adanya audit sektor public ini akan memberikan dorongan bagi penggunaan dana public secara transparan. Berdasarkan UU No 15 tahun 2004 dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan keuangan negara merupakan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan juga pemeriksaan yang dilakukan dengan satu tujuan tertentu. Karena itulah yang dimaksudkan dengan audit sektor public di Indonesia biasa dikenal dengab audit keuangan negara. Sedangkan pihak yang melakukan pemeriksaan Adalah pihak Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP. Adapun yang dimaksudkan dengan pengawasan internal Adalah merupakan seluruh proses kegiatan audit , review, evaluasi dan juga pemantauan serta juga kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Adapun pihak yang menjadi pihak APIP di Indonesia Adalah :

  1. BPKP, pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan internal pemerintah dan bertanngung jawab kepada Presiden
  2. Inspektorat Jendral, yaitu pihak yang merupakan apparat dalam hal pengawasan internal di pihak pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pihak Menteri dan atau pimpinan dari suatu Lembaga
  3. Inspektorat provinsi, yaitu bagian dari apparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan
  4. Inspektorat di level kabupaten dan atau kota yang merupakan apparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada pihak bupati dan juga walikota.

Dalam kaitan hubungan antara pihak apparat yang melakukan pengawasan internal di pihak pemerintahan dengan BPK maka tentunya perlu adanya sinergi antara pihak BPK denga pihak yang melakukan pengawasan dan juga audit internal di pihak pemerintah dalam rangka pengecekan dan juga pengujian untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Peran dari auditor internal sektor public di Indonesia juga bisa diterapkan dalam organisasi yang ada selain pemerintahan. Sebagai contoh Adalah di BPJS Dimana Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat serta untuk Pencegahan Kerugian Dana Jaminan Sosial yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak pengawas internal di rumah sakit. Diharapkan dengan adanya audit internal akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat dalam kegiatan penyaluran dana terutama dana yang berasal dari APBN ( mhy )

Referensi :

  • Wijayanti, Cici, et al ( 2023 ), Audit Internal Di Sektor Publik, Efektifkah. Naskah artikel dalam Buku Rampai Innovation and Technology For Reformation In Public Sector Finance, Penerbit UPP STIM YKPN