Pengenalan

Literatur sebelumnya menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan (Quality of Governance/QoG) merupakan faktor penentu yang krusial bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara (Kraay and Tawara, 2010, Busse and Gröning, 2009). Selain itu, Cule and Fulton (2013)  berpendapat bahwa QoG yang tinggi secara signifikan mendorong lingkungan bisnis dengan memastikan kepatuhan dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) memfasilitasi pembagian informasi kepada publik, yang memungkinkan masyarakat memahami fungsi pemerintahan dengan lebih baik, sehingga menghasilkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang lebih baik (Darusalam et al., 2021)

Beberapa studi menunjukkan bahwa difusi TIK dapat meningkatkan QoG suatu negara (Singh and Sahu, 2008, Darusalam et al., 2023). Dalam sebuah survei oleh Popelyshyn et al. (2019) di Ukraina, ditemukan bahwa ketika pemerintah beralih ke sistem data terbuka, tingkat transparansi meningkat secara signifikan, dan persepsi terhadap kinerja pemerintah pun membaik. Studi lain di Afrika menyimpulkan bahwa difusi TIK saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola negara (Ali and Sassi, 2017). Pengembangan penggunaan TIK yang efektif juga harus mencakup kompetensi keterampilan TIK guna memungkinkan pemanfaatan perangkat keras secara optimal (Mugellini et al., 2021). QoG mendukung pengembangan hak kepemilikan yang berfungsi dengan baik serta penyempurnaan mekanisme pasar yang memungkinkan tercapainya hasil optimal dari faktor-faktor pembangunan ekonomi. Studi relevan lainnya juga mendukung hubungan kuat antara tata kelola negara dan kinerja ekonomi  (Mauro, 1995, Heilmann and Kahn, 2019).  Oleh karena itu, bukti teoritis dan empiris menunjukkan bahwa QoG memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup.

Daftar Pustaka

  • ALI, M. S. B. & SASSI, S. 2017. The role of ICT adoption in curbing corruption in developing countries. Catalyzing Development Through ICT Adoption. Springer.
  • BUSSE, M. & GRÖNING, S. 2009. Does foreign aid improve governance? Economics Letters, 104, 76-78.
  • CULE, M. & FULTON, M. 2013. Corporate governance and subjective well-being. Applied Economics Letters, 20, 364-367.
  • DARUSALAM, D., JANSSEN, M., SAID, J., SANUSI, Z. M. & OMAR, N. 2023. An Evaluation Framework for the Impact of Digitalization on the Quality of Governance: Evidence From Indonesia. International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), 10, 1-21.
  • DARUSALAM, D., JANSSEN, M., SOHAG, K., OMAR, N. & SAID, J. 2021. The Influence of ICT on the Control of Corruption: A Study Using Panel Data From ASEAN Countries. International Journal of Public Administration in the Digital Age, 8, 16-31.
  • HEILMANN, K. & KAHN, M. E. 2019. The Urban Crime and Heat Gradient in High and Low Poverty Areas. National Bureau of Economic Research.
  • KRAAY, A. & TAWARA, N. 2010. Can Disaggregated Indicators Identify Governance Reform Priorities?, The World Bank.
  • MAURO, P. 1995. Corruption and growth. The quarterly journal of economics, 110, 681-712.
  • MUGELLINI, G., DELLA BELLA, S., COLAGROSSI, M., ISENRING, G. L. & KILLIAS, M. 2021. Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 17, e1173.
  • POPELYSHYN, O., TSAP, V., PAPPEL, I. & DRAHEIM, D. On Leveraging the Potential of Open Data to Enhance Transparency and Accountability-A Case Study from Ukraine.  2019 Sixth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 2019. IEEE, 25-30.
  • SINGH, A. K. & SAHU, R. 2008. Integrating Internet, telephones, and call centers for delivering better quality e-governance to all citizens. Government Information Quarterly, 25, 477-490.