BEPS 2.0, yang terdiri dari dua pilar dasar utama yang bertujuan untuk merevolusi peraturan perpajakan di seluruh dunia, dirancang khusus dengan tujuan menangkal berbagai taktik penghindaran pajak yang telah digunakan secara historis oleh perusahaan multinasional (MNE), sementara secara bersamaan memastikan penerapan yang konsisten dari tarif pajak minimum yang diterima secara universal yang telah ditetapkan pada 15%. Namun, konsekuensi dari inisiatif ini bagi perusahaan yang memprioritaskan praktik yang berkelanjutan secara lingkungan terutama yang beroperasi di negara-negara maju secara ekonomi memunculkan serangkaian pertanyaan kompleks dan menantang yang memerlukan pertimbangan yang cermat (Junaedi, Supriyatna, Arsyad, & Amalia, 2023). Di satu sisi diskusi, Pilar II BEPS 2.0, yang dikenal sebagai Pajak Minimum Global (GMT), memiliki kapasitas signifikan untuk mengurangi insentif pajak yang secara tradisional dimanfaatkan negara-negara berkembang untuk menarik dan mendorong investasi hijau, seperti penerapan pajak liburan atau penyediaan tarif preferensial yang dirancang untuk mendukung inisiatif dan proyek energi terbarukan. Sebagai contoh, Indonesia telah mengambil langkah penting dengan memberlakukan PMK No. 136/2024, yang selaras dengan kerangka kerja GMT. Perkembangan ini menimbulkan ancaman serius bagi efektivitas berkelanjutan insentif fiskal yang ditujukan untuk mendukung perusahaan hijau jika tarif efektif yang diberlakukan ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah dari ambang batas 15% yang ditetapkan (Totanan, Mapparessa, & Mile, 2022).

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa BEPS 2.0 juga menawarkan jalur yang layak untuk reformasi insentif fiskal, mengarahkan mereka menuju adopsi praktik yang lebih berkelanjutan yang dapat menguntungkan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas. Negara-negara berkembang, dengan Singapura sebagai contoh yang menonjol, telah mulai mengalihkan fokus mereka ke penerapan insentif berbasis aktivitas, seperti Kredit Investasi Returnable (RIC), yang dirancang khusus untuk merangsang investasi di sektor hijau sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan GMT . Sebagai ilustrasi, alokasi kredit pajak yang khusus ditujukan untuk inisiatif penelitian di bidang teknologi hijau atau energi terbarukan tetap relevan karena insentif ini tidak berdampak buruk pada tarif pajak efektif keseluruhan yang dikenakan perusahaan. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa hambatan signifikan bagi negara-negara berkembang muncul dari ketergantungan mereka yang besar pada Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) yang sering memperkuat dan melembagakan insentif pajak untuk proyek-proyek hijau jangka panjang, sehingga menciptakan situasi yang sulit. Jika suatu negara memutuskan untuk menarik kembali insentif tersebut untuk menyelaraskan dengan persyaratan GMT, ia berisiko menghadapi tuntutan hukum arbitrase internasional yang diprakarsai oleh investor yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Menurut data yang diberikan oleh OECD, diproyeksikan bahwa sekitar 60% dari pendapatan pajak tambahan yang dihasilkan sebagai hasil dari penerapan GMT akan disalurkan ke negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang meskipun hanya merupakan 10% dari populasi global diperkirakan menderita kerugian dalam hal manfaat yang diperoleh dari insentif hijau, dan mereka akan melakukannya tanpa menerima kompensasi yang memadai untuk kerugian ini.

Misalnya, Rwanda, yang saat ini menyediakan liburan pajak untuk memberi insentif pada proyek-proyek hijau yang menekankan pentingnya pelatihan tenaga kerja lokal, akan kehilangan keuntungan sosial-lingkungan yang signifikan jika GMT dilaksanakan sesuai rencana. Selain itu, perkiraan mengenai emisi gas rumah kaca di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah seperti Bangka Belitung, menggarisbawahi meningkatnya urgensi untuk transisi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan; namun, kebijakan pajak global seperti BEPS 2.0 belum sepenuhnya mengatasi keharusan penting ini dengan cara yang memuaskan.

Reference:

  • Junaedi, D., Supriyatna, R. K., Arsyad, M. R., & Amalia, R. S. (2023). Peluang dan Ancaman Disruptif Digital untuk Negara Berkembang. Sci-Tech Journal, 2(2), 120-141.
  • Totanan, C., Mapparessa, N., & Mile, Y. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Lingkungan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Accounting Profession Journal (APAJI), 4(2), 12-32.
  • JDIH Kementerian Keuangan (2024), https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-136-tahun-2024/view