Pendahuluan

Korupsi di sektor publik merupakan isu global yang meresap yang menghalangi kemajuan pembangunan, merusak integritas lembaga negara, dan mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah (Sinha et al., 2019, Johnston, 1996). Faktor signifikan yang sering berkorelasi dengan kegiatan korupsi adalah perbedaan pendapatan antara pegawai negeri dan pejabat (Gupta et al., 2002, Keneck-Massil et al., 2021) . Ketika remunerasi yang diberikan tidak sepadan dengan tanggung jawab dan harapan posisi tersebut, banyak individu mungkin merasa terdorong untuk mengejar keuntungan finansial tambahan melalui saluran illegal (Li et al., 2000, Rashid et al., 2023). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan yang tidak proporsional berfungsi sebagai katalis penting untuk korupsi, serta untuk memeriksa bagaimana kebijakan kompensasi yang adil dapat mengurangi praktik korupsi.

Ketimpangan Pendapatan dan Kecenderungan Korupsi

Di banyak negara berkembang, karyawan sektor publik sering menerima kompensasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di sektor swasta, meskipun peran penting mereka dalam administrasi fungsi negara (Yan and Wen, 2020, Usman et al., 2022) . Disparitas ini menimbulkan berbagai konsekuensi yang memperburuk kecenderungan praktik korupsi Misalnya:

  • Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Gaji yang tidak memadai sering gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti rezeki, akomodasi, biaya pendidikan untuk anak-anak, dan pengeluaran perawatan kesehatan(Ali and Ali, 2022). Ketika persyaratan penting tersebut tetap tidak ditangani, personel sering menggunakan cara alternatif untuk menambah pendapatan mereka, yang mungkin termasuk terlibat dalam suap, menerima gratifikasi, dan menjalankan otoritas secara tidak tepat.
  • Ketidakadilan dalam remunerasi Ketika perbedaan pendapatan di antara tingkatan karyawan yang berbeda menjadi sangat jelas, rasa ketidakadilan muncul (Khan, 2022). Karyawan yang dibebani dengan beban kerja yang besar namun menerima kompensasi yang sedikit mungkin merasa diremehkan, berpotensi mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan korup sebagai bentuk “reparasi” atas ketidakadilan yang dirasakan.
  • Daya Tarik Sektor Swasta Ketika sektor swasta menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi, individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang signifikan cenderung mengejar peluang kerja di perusahaan swasta daripada di lembaga public (Amoah and Steyn, 2023). Akibatnya, sektor publik menderita aliran otak, terutama mempertahankan individu-individu yang tidak memiliki prospek alternatif atau yang berusaha untuk mengeksploitasi sistem yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Disparitas pendapatan dalam sektor publik merupakan penentu penting yang mempengaruhi praktik korupsi. Ketika pejabat publik mengalami kompensasi yang tidak memadai dan kesenjangan dalam remunerasi, motivasi untuk menegakkan integritas berkurang secara signifikan. Selain itu, daya tarik sektor swasta, yang menawarkan gaji unggul, telah memicu eksodus personel terampil dari sektor publik, sehingga merusak kualitas layanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah untuk melembagakan kerangka kerja remunerasi yang lebih adil, memastikan bahwa gaji pejabat publik sesuai dengan tanggung jawab yang mereka lakukan. Meningkatkan transparansi dalam sistem penggajian bersama dengan pemberian manfaat tambahan juga dapat mengurangi ketidakpuasan karyawan. Selain itu, pengawasan ketat ditambah dengan hukuman ketat bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi harus ditetapkan untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan lebih profesional di sektor publik. Melalui implementasi strategi ini, diharapkan sektor publik akan beroperasi lebih efisien dan melepaskan diri dari praktik korupsi yang merugikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

References:

  • ALI, I. & ALI, S. 2022. Why may COVID-19 overwhelm low-income countries like Pakistan? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16, 316-320.
  • AMOAH, C. & STEYN, D. 2023. Barriers to unethical and corrupt practices avoidance in the construction industry. International Journal of Building Pathology and Adaptation, 41, 85-101.
  • GUPTA, S., DAVOODI, H. & ALONSO-TERME, R. 2002. Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of governance, 3, 23-45.
  • JOHNSTON, M. 1996. The search for definitions: the vitality of politics and the issue of corruption. International social science journal, 48, 321-335.
  • KENECK-MASSIL, J., NOMO-BEYALA, C. & OWOUNDI, F. 2021. The corruption and income inequality puzzle: does political power distribution matter? Economic Modelling, 103, 105610.
  • KHAN, S. 2022. Investigating the effect of income inequality on corruption: New evidence from 23 emerging countries. Journal of the Knowledge Economy, 13, 2100-2126.
  • LI, H., XU, L. C. & ZOU, H. F. 2000. Corruption, income distribution, and growth. Economics & Politics, 12, 155-182.
  • RASHID, A., AHMAD, F., DIN, S. U. & ZAMAN, S. 2023. Exploring the relationship between corruption, income inequality and informal sector in developing countries: a panel quantile approach. Journal of Economic and Administrative Sciences, 39, 1226-1240.
  • SINHA, A., GUPTA, M., SHAHBAZ, M. & SENGUPTA, T. 2019. Impact of corruption in public sector on environmental quality: Implications for sustainability in BRICS and next 11 countries. Journal of Cleaner Production, 232, 1379-1393.
  • USMAN, O., IOREMBER, P. T., OZTURK, I. & BEKUN, F. V. 2022. Examining the interaction effect of control of corruption and income level on environmental quality in Africa. Sustainability, 14, 11391.
  • YAN, B. & WEN, B. 2020. Income inequality, corruption and subjective well-being. Applied Economics, 52, 1311-1326.