Pendahuluan

Korupsi yang berakar dalam kesenjangan pendapatan merupakan tantangan mendalam yang mempengaruhi berbagai dimensi keberadaan masyarakat, termasuk layanan publik, ketidaksetaraan sosial, kepercayaan pada lembaga pemerintah, dan kemajuan ekonomi (Khan, 2022, Badur et al., 2024, Egbe, 2025) . Perbedaan pendapatan antara pejabat tinggi dan karyawan tingkat rendah sering menimbulkan motivasi bagi individu untuk mengejar keuntungan melalui jalan terlarang. Akibatnya, prevalensi korupsi meningkat, membuat upaya untuk menghilangkannya semakin sulit. Berikut akibat dari korupsi di public organisasi.

Penurunan Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi memberikan pengaruh yang cukup besar pada domain layanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Ketika sumber daya keuangan yang ditujukan untuk peningkatan layanan disalahgunakan, individu menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses fasilitas yang memadai.

  • Sektor Kesehatan (Glynn, 2022): Alokasi keuangan yang ditujukan untuk rumah sakit, farmasi, dan tenaga kesehatan sering dialihkan ke praktik korupsi, mengakibatkan fasilitas kesehatan di bawah standar, kelangkaan obat-obatan, dan staf medis yang tidak mencukupi. Akibatnya, pasien dipaksa untuk mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menerima perawatan yang harus tersedia tanpa biaya atau dengan harga yang wajar.
  • Sektor Pendidikan (Xanthis, 2025): Korupsi dalam akuisisi sumber daya dan infrastruktur pendidikan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan di daerah pedesaan sering menderita fasilitas yang tidak memadai karena dana gagal mencapai penerima manfaat yang sesuai.
  • Layanan Administrasi(Sadik-Zada et al., 2024): Layanan publik, seperti pemrosesan dokumentasi resmi, sering diperumit oleh biaya terlarang. Warga negara yang membutuhkan bantuan administratif sering dipaksa membayar suap untuk mempercepat prosedur yang idealnya harus dilakukan dengan efisien.

Meningkatnya ketidaksetaraan sosial

Ketimpangan sosial diperburuk sebagai konsekuensi dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan otoritas.

  • Distribusi Kekayaan yang tidak Proporsional (Flores Marquez et al., 2021). Korupsi mengalihkan dana yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat ke rekening pribadi pejabat. Penyalahgunaan ini mengakibatkan komunitas yang terpinggirkan menghadapi tantangan yang meningkat dalam melarikan diri dari kemiskinan, sementara kelompok-kelompok elit menikmati kemewahan yang diperoleh melalui cara-cara tidak sah.
  • Ketidakefikanan Program Bantuan Sosial (Schubert, 2020). Program yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada populasi yang kurang mampu sering gagal berfungsi secara efektif karena pengalihan dana melalui praktik korupsi. Misalnya, subsidi makanan dan bantuan uang tunai langsung yang seharusnya menguntungkan orang miskin malah disalahgunakan oleh individu yang tidak bermoral.
  • Ketimpangan dalam Peluang Ekonomi (Aiyar and Ebeke, 2020). Kesenjangan pendapatan yang dihasilkan dari korupsi menumbuhkan ketidakadilan dalam peluang ekonomi. Hanya individu yang terhubung ke jaringan korup yang dapat menuai manfaat finansial, sementara yang lain bergulat dengan sumber daya yang terbatas.

Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Prevalensi korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kerangka pemerintahan dan kelembagaan. Ketika individu menganggap bahwa pejabat negara memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan kolektif, skeptisisme terhadap kebijakan pemerintah terjadi.

  • Krisis Keyakinan (Skali et al., 2021). Warga merasakan bahwa entitas pemerintah tidak memiliki niat altruistik untuk melayani masyarakat dan terutama dimotivasi oleh kepentingan pribadi.
  • Ketidakstabilan sosial dan politik (Preston, 2020). Ketika skeptisisme terhadap pemerintah meningkat, ketidakpuasan sosial dapat bermanifestasi dalam protes, demonstrasi, atau bahkan konflik sosial yang lebih luas.
  • Berkurangnya Keterlibatan Publik dalam Tata Kelola (Adam and Fazekas, 2021). Kehadiran korupsi menimbulkan keengganan di antara warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi, seperti partisipasi pemilu atau pembuatan kebijakan publik, karena mereka percaya suara mereka tidak memberikan pengaruh dalam sistem yang dikompromikan.
  • Konsekuensi yang merugikan Ekonomi

Korupsi juga memberikan efek merusak pada kemajuan ekonomi suatu negara.

  • Penurunan Investasi Asing (Lestari et al., 2022). Investor internasional biasanya menghindari negara-negara yang ditandai dengan tingkat korupsi yang tinggi, karena mereka menghadapi ambiguitas hukum, proses birokrasi yang berlarut-larut, dan risiko bisnis yang meningkat.
  • Gangguan Ekonomi Nasional (Akimova et al., 2020). Korupsi di sektor keuangan dan perpajakan berkontribusi pada defisit anggaran yang diperburuk, sehingga mengurangi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.
  • Dampak pada Sektor Bisnis (Medioli et al., 2024) . Usaha kecil dan menengah menghadapi kerugian kompetitif yang signifikan karena perlunya menghadapi biaya atau suap yang melanggar hukum untuk mempertahankan operasi mereka.
  • Inflasi dan Ketegangan Ekonomi pada Penduduk (Uddin and Rahman, 2023). Penyedotan sumber daya publik melalui korupsi memicu kenaikan harga barang dan jasa, menempatkan beban yang meningkat pada individu yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kesimpulan

Korupsi, didorong oleh kesenjangan pendapatan, memberikan pengaruh negatif yang meluas pada masyarakat dan bangsa. Konsekuensinya berkisar dari penurunan kualitas layanan publik hingga ketidakadilan sosial, dari erosi kepercayaan publik hingga hambatan yang menghambat kemajuan ekonomi, menjadikan korupsi ancaman besar bagi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah tegas yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memperkuat pengawasan untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mendorong struktur tata kelola yang lebih akuntabel dan efektif. Melalui inisiatif yang ketat dan sistematis, korupsi dapat dibatasi, memungkinkan warga negara mendapat manfaat dari sistem pemerintahan yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

References

  • ADAM, I. & FAZEKAS, M. 2021. Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. Information Economics and Policy, 57, 100950.
  • AIYAR, S. & EBEKE, C. 2020. Inequality of opportunity, inequality of income and economic growth. World Development, 136, 105115.
  • AKIMOVA, L. М., LITVINOVA, I. F., ILCHENKO, H. O., POMAZA-PONOMARENKO, A. L. & YEMETS, O. I. 2020. The negative impact of corruption on the economic security of states. International Journal of Management, 11.
  • BADUR, M. M., YıLMAZ, E. & SENSOY, F. 2024. Do corruption and inequality shape sustainable development? Evidence from the post-soviet countries. International Journal of Social Economics, 51, 115-132.
  • EGBE, G. 2025. Assessing the impact of socioeconomic disparities on criminal behaviors in oil producing communities in Niger Delta Nigeria. Journal of Economic Criminology, 7, 100119.
  • FLORES MARQUEZ, H., VALDERRAMA SANTIBAÑEZ, A. L., ANGELES CASTRO, G. & NEME CASTILLO, O. 2021. Corruption and extreme wealth. Evidence at country level. Cogent Social Sciences, 7, 1910163.
  • GLYNN, E. H. 2022. Corruption in the health sector: A problem in need of a systems-thinking approach. Frontiers in public health, 10, 910073.
  • KHAN, S. 2022. Investigating the effect of income inequality on corruption: New evidence from 23 emerging countries. Journal of the Knowledge Economy, 13, 2100-2126.
  • LESTARI, D., LESMANA, D., YUDARUDDIN, Y. A. & YUDARUDDIN, R. 2022. The impact of financial development and corruption on foreign direct investment in developing countries. Investment Management & Financial Innovations, 19, 211.
  • MEDIOLI, A., MARCHINI, P. L. & MAZZA, T. 2024. The impact of corruption and public governance quality on family firm business strategy. Business Strategy and the Environment, 33, 55-69.
  • PRESTON, P. 2020. A people betrayed: A history of corruption, political incompetence and social division in modern Spain, Liveright Publishing.
  • SADIK-ZADA, E. R., GATTO, A. & NIFTIYEV, I. 2024. E-government and petty corruption in public sector service delivery. Technology Analysis & Strategic Management, 36, 3987-4003.
  • SCHUBERT, B. 2020. Beware of the crocodile: Quantitative evidence on how universal old age grants distort the social assistance systems of low‐income countries. Poverty & Public Policy, 12, 188-205.
  • SKALI, A., STADELMANN, D. & TORGLER, B. 2021. Trust in government in times of crisis: A quasi-experiment during the two world wars✰. Journal of Comparative Economics, 49, 277-289.
  • UDDIN, I. & RAHMAN, K. U. 2023. Impact of corruption, unemployment and inflation on economic growth evidence from developing countries. Quality & Quantity, 57, 2759-2779.
  • XANTHIS, D. 2025. The Effects of Corruption on Education Policy in Nigeria: A Focus on Whistleblowing and STEM Diversity.