Dalam beberapa tahun terakhir, akuntansi keberlanjutan telah menjadi tren yang semakin penting dalam dunia bisnis global, didorong oleh peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Akuntansi keberlanjutan mencakup pengungkapan dan pelaporan terkait dengan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh suatu entitas, serta pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik. Tren ini tidak hanya memengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangan mereka, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kebijakan pajak, yang mulai beradaptasi untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan mereka. Salah satu implikasi utama dari tren akuntansi keberlanjutan terhadap kebijakan pajak adalah munculnya insentif pajak untuk perusahaan yang menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah di banyak negara kini memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon mereka, atau berpartisipasi dalam program keberlanjutan lainnya. Contoh dari insentif ini adalah kredit pajak untuk investasi dalam energi terbarukan, pengurangan pajak untuk penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, atau potongan pajak bagi perusahaan yang menerapkan program sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas.

Selain itu, dengan meningkatnya pentingnya pelaporan ESG dalam akuntansi keberlanjutan, transparansi dan pengungkapan menjadi elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan oleh otoritas pajak. Perusahaan yang mengintegrasikan faktor keberlanjutan dalam laporan keuangan mereka cenderung diwajibkan untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai bagaimana mereka memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Hal ini dapat mencakup pelaporan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, atau kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Otoritas pajak menggunakan informasi ini untuk menilai sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap tujuan keberlanjutan, serta untuk memverifikasi apakah mereka mematuhi regulasi terkait perpajakan lingkungan dan sosial yang berlaku.