Investasi hijau, yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), menjadi salah satu prioritas utama untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di Indonesia, insentif pajak menjadi alat strategis untuk menarik investasi hijau dan mendukung komitmen negara terhadap Paris Agreement serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak penghasilan (PPh) hingga 300% untuk riset dan pengembangan (R&D) teknologi hijau, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk ramah lingkungan seperti panel surya dan kendaraan listrik, serta pengurangan bea masuk untuk bahan baku proyek energi terbarukan. Insentif ini bertujuan untuk menurunkan biaya investasi dan meningkatkan daya saing teknologi hijau di pasar domestik.

Manfaat dari insentif pajak hijau sangat signifikan. Kebijakan ini mampu mengurangi risiko finansial bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, dan menciptakan efek multiplikasi ekonomi, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan sektor industri hijau. Selain itu, kepastian fiskal yang ditawarkan melalui insentif pajak dapat menarik investor asing untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, implementasi insentif ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan yang tersedia, kompleksitas prosedur administrasi, dan potensi penyalahgunaan insentif oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria keberlanjutan.

Untuk mengoptimalkan dampak insentif pajak hijau, pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasi agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Edukasi mengenai manfaat investasi hijau dan cara memanfaatkan insentif juga harus ditingkatkan melalui kampanye yang melibatkan asosiasi industri dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa insentif pajak digunakan secara efektif dan benar-benar mendukung proyek hijau.

References:

  • Oktarini, K. W., Nurpratiwi, T., & Tjegame, A. A. R. (2023). Pajak Ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan. Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 19(2), 198-208.