Peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding merupakan inovasi dalam sektor fintech yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pendanaan tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. P2P lending menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman, sedangkan crowdfunding memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau usaha. Kedua model ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun dengan pertumbuhannya, muncul pula berbagai tantangan legal dan regulasi yang perlu dihadapi. Maka dari itu, pentingnya regulasi dalam industri fintech, terutama P2P lending dan crowdfunding. Tanpa regulasi yang jelas, sektor ini rentan terhadap penyalahgunaan, penipuan, serta ketidakpastian hukum.

Di Indonesia, industri P2P lending diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi pelaku industri, dengan ketentuan mengenai pendaftaran platform P2P lending, batasan jumlah pinjaman, dan perlindungan bagi pemberi pinjaman serta peminjam. Untuk crowdfunding, regulasinya lebih fleksibel dan baru mulai berkembang. OJK mengatur equity crowdfunding di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran Saham Melalui Perusahaan Perantara Pedagang Efek (Crowdfunding). Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang boleh menjadi penyelenggara crowdfunding, persyaratan untuk perusahaan yang ingin memulai crowdfunding, serta aturan terkait pengungkapan informasi kepada investor.

Selain peran regulasi, tantangan legal juga menjadi isu utama dalam industri ini. Perlindungan terhadap peminjam dan pemberi pinjaman merupakan tantangan besar dalam P2P lending dan crowdfunding. Peminjam seringkali rentan terhadap bunga yang tidak adil dan pemberi pinjaman menghadapi risiko gagal bayar. Regulasi perlu memastikan adanya transparansi informasi mengenai risiko yang terlibat dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Tanpa perlindungan yang memadai, industri ini berisiko mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Kemudian, platform P2P lending dan crowdfunding juga rentan terhadap penipuan, baik oleh peminjam yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keamanan data pribadi dan transaksi menjadi perhatian penting, terutama terkait dengan data sensitif yang diserahkan oleh pemberi pinjaman dan peminjam. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan platform fintech memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan mencegah penipuan.

Referensi:

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran Saham Melalui Perusahaan Perantara Pedagang Efek (Crowdfunding).
  • Securities and Exchange Commission (SEC). (2012). JOBS Act.
  • Financial Conduct Authority (FCA). Regulation of P2P Lending in the UK.