Mengenal Ciri – Ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dilakukan guna membandingkan kesamaan dan persepsi laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pengawas (Mardiasmo, 2018). Sistem akuntansi pemerintah ini sangat berdampak terhadap kualitas dan kesehatan sebuah instansi, pasalnya jika terjadi kegagalan dalam melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas daripada informasi yang buruk dapat memberikan dampak kerugian pada pengambilan keputusan.

Ciri – Ciri Pokok dari sistem akuntansi pemerintahan adalah:

a. Basis Akrual
Cash toward Accrual. Ini merupakan Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah untuk melakukan pengakuan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk melakukan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (Mir et al., 2019).

b. Sistem Pembukuan Berpasangan
Persamaan dasar akuntansi yaitu, Aset = Kewajiban + ekuitas merupakan dasar dari sistem pembukuan berpasangan.

c. Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal dalam dana tunggal ini.

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit – unit akuntansi. Baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

e. Bagan Akun Standar
SAPP (standar akuntansi pemerintah pusat) menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

f. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dalam setiap kegiatannya, antara lain melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Referensi:

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. ANDI.

Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019). Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government. Australian Accounting Review, 29(1), 80–94. https://doi.org/10.1111/auar.12232

BLH