Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan factor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Penyesuaian dilakukan pemerintah melalui proses transformasi menuju e- government dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003. Melalui instruksi tersebut, diperintahkan kepada pimpinan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan terbentuknya e-government sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

SPAN merupakan bagian dari Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang terintegrasi. Menurut (Fuady, 2017) IFMIS merupakan proses komputerisasi Public Financial Management (PFM), dari penyusunan dan pelaksanaan anggaran hingga akuntansi dan pelaporan, dengan bantuan sistem terintegrasi untuk pengelolaan keuangan kementerian/lembaga dan publik lainnya. (Hendriks, 2012) menyatakan IFMIS merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan tidak hanya proses kerja dalam sebuah sistem informasi itu sendiri, juga rangkaian prosedur dan tahapan pekerjaan yang menjadi tugas pengguna dalam satu sistem informasi. IFMIS telah menjadi komponen utama dari reformasi keuangan di negara-negara berkembang. Menurut (Asih Wulandari et al., 2017) IFMIS menjadi tolok ukur penting untuk agenda reformasi anggaran negara, yang sering dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai pengelolaan sumber anggaran yang efektif. IFMIS secara umum merupakan sebuah sistem informasi yang mencatat transaksi-transaksi finansial dan menghasilkan ikhtisar informasi keuangan. IFMIS terdiri atas beberapa subsistem utama dari siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga audit, evaluasi hasil, dan kinerja keuangan.

Menurut (Asih Wulandari et al., 2017) manfaat IFMIS sangatlah besar, pertama pencatatan dan pemrosesan transaksi keuangan pemerintah yang lebih baik memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke data keuangan yang andal. Ini mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, memperkuat kontrol keuangan. Ketiga, memberikan informasi untuk memastikan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui IFMIS, proses bisnis dapat dibuat lebih efektif. Hal ini juga berarti bahwa IFMIS juga dapat berfungsi sebagai pencegah korupsi dan kecurangan.

SPAN yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015 merupakan langkah awal dari implementasi IFMIS di Indonesia dan dianggap sebagai bentuk keberhasilan penerapan IFMIS pertama di Indonesia. SPAN adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 pengembangan SPAN terdiri dari tiga pilar, yaitu: penyempurnaan proses bisnis (Business Process Improvement/BPI), penerapan sistem infomasi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) atau juga dikenal sebagai Commercial of The Shelf (COTS), dan Change Manajemen And Communication (CMC).

SPAN mengintegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara pada level Bendahara Umum Negara (BUN) ataupun Kuasa BUN. Setelah berhasil menerapkan IFMIS di tingkat BUN, implementasi IFMIS selanjutnya diwujudkan dalam pembangunan aplikasi tingkat satuan kerja (satker).

Referensi:

  • Asih Wulandari, R., Surati, S., Pancawati Martiningsih, R. S., & Priyo Wibowo, D. (2017). Determinant of SPAN’s User Performance: Technology Performance Chain ,. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(2), 231–239. https://doi.org/10.18196/jai.180286
  • Fuady, M. S. (2017). Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia. Substansi, 1(2), 280–309.
  • Hendriks, C. J. (2012). Integrated Financial Management Information Systems: Guidelines for effective implementation by the public sector of South Africa. SA Journal of Information Management, 14(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/sajim.v14i1.529

Image Sources: Google Images