PERANAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS AKUNTAN PUBLIC UNTUK MENCEGAH FRAUD
Perkembangan teknologi yang terus menerus memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai proses kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif yang berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas kegiatan manusia, atau bahkan dampak negatif, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan pribadi dan dampak negatif yang merugikan pihak lain. Kedua aspek dampak teknologi ini memerlukan pergeseran paradigma ke arah teknologi berdasarkan pertimbangan yang cerdas untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar merupakan alat yang memudahkan manusia untuk bertindak.
Dampak kemajuan teknologi yang diantisipasi terhadap akuntansi sektor publik adalah implementasi berbagai proses akuntansi yang lebih mudah dan cepat serta informasi yang lebih akurat dari proses tersebut. Namun hal tersebut hanya dapat tercapai jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi dapat memanfaatkan produk teknologi secara maksimal dan mencapai tujuan positif yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2018). . Peluang aktif dan penggunaan teknologi yang tepat sasaran dalam proses akuntansi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sisi lain, kemampuan untuk menetapkan tujuan negatif, yaitu untuk mengejar kepentingan Anda sendiri, akan mengarah pada fraud.
Menurut Omar, Navavi, dan Salin (2016), fraud merupakan risiko komersial yang dapat terjadi di setiap bisnis, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta. Karena baik perusahaan besar maupun UKM tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan terjadinya kecurangan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan yang tidak bebas dari penyakit kecurangan. Menurut teori segitiga penipuan, ada tiga penyebab utama penipuan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ada juga faktor tambahan yang mempengaruhi, yaitu teori diamond fraud yang merupakan evolusi dari chance fraud triangle (Eyo Bassey, 2018). Inti dari teori ini adalah bahwa ada dua faktor utama yang memberi penghargaan kepada pemalsu: faktor internal seperti kemampuan dan rasionalisasi dan faktor eksternal seperti tekanan dan peluang.
Kemampuan masyarakat untuk menggunakan produk digital dapat menjadi faktor yang kuat dalam penipuan ketika datang ke kemajuan teknologi yang telah mencapai tingkat digital saat ini. Selain itu, penggunaan teknologi digital tetap tidak proporsional, menciptakan peluang besar untuk penipuan, karena pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen teknologi belum dimiliki oleh semua organisasi komersial, termasuk sektor publik. Fraud secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: penggelapan aset, misrepresentasi laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda, 2019). Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Registered Fraud Investigators (ACFEIC) cabang Indonesia, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia, disusul dengan penggelapan aset dan penipuan dalam pelaporan keuangan.
Dengan pemikiran ini, artikel ini mengeksplorasi model akuntansi pemerintah yang diterapkan untuk memerangi penipuan sektor publik di era digital. Penerapan akuntansi sektor publik di sektor publik dilatarbelakangi oleh teori akuntansi perilaku, yang menemukan keterkaitan antara perilaku negatif berupa kecurangan.
Fraud dapat diartikan secara harfiah sebagai penipuan. tipuan; atau penggelapan dana masyarakat (Said, Alam, Karim & Johari 2018). Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan penuh pengetahuan, bukan kelalaian atau ketidaktahuan, untuk mendapatkan keuntungan moneter melalui penipuan (Peprah 2018, Zanaria 2017). Fraud adalah perbuatan aktif dengan maksud untuk menipu orang yang ditipu agar merugikan dan menguntungkan orang yang ditipu (Hantono 2018). Akuntansi sektor publik adalah mekanisme akuntansi swasta yang digunakan dalam praktik organisasi pemerintah. Sektor akuntansi sektor publik mencakup lembaga negara dan departemen senior seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik dan organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016).
Era digital merupakan paradigma baru dalam dunia akuntansi, dan kemajuan teknologi dan semua produk sangat cocok untuk melacak peran kritis akuntan dalam melakukan berbagai transaksi akuntansi penting bagi perusahaan. Dari catatan keuangan hingga analisis data keuangan, ada juga yang di outsource ke aplikasi dan perangkat lunak komputer tanpa mengandalkan keakuratan dan keakuratan seorang akuntan. Jauh lebih efisien dan efektif. Di satu sisi, keterampilan menabung memiliki efek positif pada akuntan, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas lain yang tidak dapat digantikan oleh komputer (Rini, 2019).
Namun di sisi lain, hal ini menciptakan tantangan dan ancaman baru. Dia memiliki potensi besar. Singkatnya, kemungkinan penipuan digital adalah argumen yang samar dan tegas tentang perlunya menggunakan teknologi digital untuk membuat penipuan menjadi sulit dan terus-menerus. Padahal, tantangan dan ancaman pertama dan paling mendasar adalah kendaraan dan teknologi. Dalam hal ini, teknologi informasi yang menciptakan ruang digital dapat menggusur cara berpikir masyarakat, terutama ketika akuntan menjalankan fungsi akuntansi (Cahyadi, 2019). Padahal, teknologi telah diciptakan untuk memungkinkan manusia memenuhi perannya secara lebih efektif dan efisien, sehingga manusia selalu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai proses penting di segala bidang kehidupannya (Kruskopf et al, 2019).
Namun, harus diakui bahwa ketika seseorang beradaptasi dengan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, mereka harus terlibat dalam pengembangan kemampuan yang ditingkatkan. Dalam arti, masyarakat harus dapat aktif menggunakan teknologi sebagai sarana aktualisasi diri dan pertumbuhan karir sambil terus belajar (Putritama, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat prospek positif keberadaan teknologi digital sebagai ancaman atau tantangan yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kemandirian.
Terutama dengan munculnya teknologi digital seperti data besar dan komputasi awan, perusahaan yang menggunakan teknologi ini cenderung mengubah cara mereka mengukur aset mereka dan menjauh dari teknologi digital tradisional. Aset yang melakukan segalanya tanpa kertas dan sangat bergantung pada peran aplikasi dan penyimpanan digital (Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia, 2018). Sementara teknologi digital dapat memberikan efisiensi dan keuntungan efisiensi yang signifikan, itu juga dapat menyebabkan penipuan karena semua informasi aset ditentukan selama proses entri data. Terjadi kesalahan kecil saat memasukkan data yang memengaruhi informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Dalam hal ini, kegagalan mungkin karena kelalaian teknis atau tidak dapat dioperasikan, atau bisa juga karena fraud.
Salah satu produk teknologi digital yang diyakini membantu penyebaran scam adalah cryptocurrency, mata uang digital yang diimplementasikan menggunakan teknologi kriptografi. Cryptocurrency memiliki empat karakteristik utama. Terdesentralisasi, anonim, tidak dapat dioperasikan, dan tidak sensitif terhadap inflasi (Pertiwi, 2018). Selain penerapan tujuh faktor, termasuk perencanaan pemerintah, penganggaran pemerintah, pelaksanaan anggaran pemerintah, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan pemerintah, audit sektor publik dan akuntabilitas pemerintah sehubungan dengan pengenalan akuntansi sektor publik untuk memerangi penipuan (Bastian , 2015).
Seperti yang dijelaskan Free (2015) mengenai fraud triangle, penerapan tujuh elemen tidak terlepas dari risiko penipuan. Fraud dapat disebabkan oleh tiga faktor: peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Sebagaimana dinyatakan dalam teori intan palsu, ditambah dengan keberadaan teknologi digital, jelas menawarkan potensi besar dan menambah faktor kapasitas (Ruankaew, 2016; Sujeewa et al., 2018). Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan fraud dengan menggunakan berbagai produk teknologi digital. Fraud diyakini terjadi karena kemampuannya untuk melakukannya. Dengan demikian, pencegahan fraud dapat dicapai dengan menghilangkan kemungkinan terjadinya fraud melalui penerapan sistem pengendalian intern secara luas, penggunaan jasa audit internal dan eksternal, investigasi fraud, dan penggunaan akuntansi forensik manual dan digital (Kemenristekdikti dan Kemenristekdikti). Teknologi Indonesia, 2019).
Menurut (Donning, Erikkson, Martikainen & Lehner, 2019), mengembangkan sistem deteksi penipuan adalah teknologi baru dan membutuhkan dukungan keuangan untuk memerangi penipuan dari perusahaan yang menyediakannya, jadi itu bukan tugas yang mudah. Namun, penerapan sistem memungkinkan organisasi untuk memantau, menganalisis, menyelidiki, dan menerapkan berbagai tindakan deteksi dan pengendalian penipuan. Sistem deteksi penipuan yang melakukan aktivitas menggunakan tiga metode utama: algoritme pembelajaran mesin, penambangan data, dan meta-learning dapat memiliki kecerdasan untuk tumbuh seiring berjalannya proses. Sistem dapat menyimpan dan menganalisis informasi tentang metode dan karakteristik penipuan yang diketahui untuk membuat indikator penipuan yang digunakan untuk mengidentifikasi tren fraud.
DAFTAR PUSTAKA
- Bastian, I. 2015. Lingkup Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Cahyadi, I. F. 2019. Peranan Sistem Informasi Akuntansi dan Tantangan Profesi Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 (Sebuah Studi Fenomenologi). AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 2(1), 69.
- Donning, H., Erikkson, M., Martikainen, M., & Lehner, O. M. 2019. Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age – the Current Situation. ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, 8, 86–97
- Eyo Bassey, B. 2018. Effect of forensic accounting on the management of fraud in microfinance institutions in cross river state. IOSR Journal of Economics and Finance, 9(4), 79–89.
- Free, C. 2015. Looking Through the Fraud Triangle: A Review and Call for New Directions. SSRN Electronic Journal.
- Halim, A. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono. 2018. Analisis Pendeteksian Financial Statement Fraud Dengan Pendekatan Model Beneish Pada Perusahaan Bumn. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 254–269.
- Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2019. Sesjen Kemenristekdikti Minta Calon Akuntan Profesional Dibekali Kemampuan Deteksi Tindak ‘Fraud’ dan Korupsi di Era Digital.
- Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. M. 2019. Digital Accounting : Opportunities, Threats and the Human Factor. Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, 8(Digital Accounting), 1–15.
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, P. 2016. The Causes, Impact And Prevention Of Employee Fraud – A Case Study Of An Automotive Company. Journal of Financial Crime, 23(4), 1012–1027.
- Peprah, W. K. 2018. Predictive Relationships among the Elements of the Fraud Diamond Theory: The Perspective of Accountants. Academic Research in Accounting, Finance, and Management Science, 8(3), 141–148.
- Putritama, A. 2019. Peluang dan tantangan profesi akuntan di era big data. Jurnal Akuntansi, 7(1), 74–84.
- Rini, Y. T. 2019. Mengurai Peta Jalan Akuntansi Era Industri 4.0. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 58– 68.
- Sihombing, E., Erlina, Rujiman, & Muda, I. 2019. The Effect Of Forensic Accounting, Training, Experience, Work Load And Professional Skeptic On Auditors Ability To Detect Of Fraud. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(8), 474–480.
Image Sources: Google Images