RETHINKING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah memberi dampak yang luar biasa pada semua sektor terutama kesehatan dan perekonomian. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun mendorong pemerintah untuk cepat tanggap dalam mencari solusi terbaiknya. Dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah harus memutuskan apa yang harus dilakukan, apakah itu membelanjakan anggarannya untuk layanan kesehatan atau mendukung bisnis yang terkena dampak pembatasan jarak sosial untuk aktif kembali.
Dalam hal ini penerapan sistem pengelolaan keuangan publik (PFM) menjadi sangat penting. PFM adalah cara pemerintah mengelola sumber daya publik, termasuk mengumpulkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran, dan dampak sumber daya tersebut terhadap ekonomi dan masyarakat. Keberhasilan ini akan tergantung pada efektivitas pemerintah dalam mengelola keuangannya. Semakin baik pemerintah mengelola sistem PFM ini maka akan semakin baik pula pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
PFM memiliki tiga tujuan umum yaitu:
- Untuk mempertahankan posisi keuangan yang berkelanjutan.
- Untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif.
- Untuk menyediakan barang dan jasa secara efisien.
Sistem dan proses PFM yang ada tidak selalu mampu menyampaikan kebijakan pemerintah dengan cukup cepat dan banyak perubahan yang dilakukan. Perubahan tersebut cenderung pada tahap penyusunan anggaran, persetujuan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Sementara pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi anggaran seringkali melemah selama respons pemerintah terhadap Covid-19.
Melakukan pengawasan dan melacak pengeluaran merupakan hal pertama yang cukup krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa Pandemic ini. Pemerintah diharapkan memiliki sistem akuntansi yang mampu mencatat semua transaksi keuangannya. Menurut data dari OECD (2020) beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan Jepang telah membuat program akuntansi untuk mengatur anggaran mereka. Sementara Kanada, Slovenia, dan Yunani telah menerapkan program pendanaan terkait pengeluaran selama pandemi dengan memisahkan pengeluaran umum dan pengeluaran tambahan.
Hal selanjutnya adalah pemerintah harus mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pengeluaran mereka. Kecepatan penyebaran virus mendorong pemerintah harus bertindak cepat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pengeluaran. Transparansi dan akuntabilitas seringkali dikesampingkan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi turun.
Setiap pemerintah memiliki solusi yang berbeda karena setiap tempat (negara) memiliki kondisi yang berbeda. Implikasi jangka panjang dari pengeluaran yang tidak diawasi dengan baik adalah meningkatnya utang pemerintah secara signifikan yang akan berdampak pada kebijakan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan proses pengelolaan keuangan yang efektif untuk membantu mereka dalam pemulihan ekonominya secara berkelanjutan atau singkatnya adalah pemerintah harus selalu menikatkan sistem PFM sebagai bentuk antisipasi terhadap apa yang terjadi di masa depan.
Source :
- ACCA (2021), Rethinking public financial management, https://www.accaglobal.com/us/en/professional-insights/global-profession/rethinking-public-financial-management.html, accessed 10 December 2021
- OECD (2020), Government Financial Management and Reporting in Times of Crisis, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=433_433120 4x64f30lbd&title=Government-financial-management-and-reporting-in-times-of crisis&_ga=2.149903794.545699565.1634734305-2065818817.1634734305 , accessed 10 December 2021.
Image Sources: Google Images