Jakarta, 20 Februari 2019 – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 menorehkan capaian menggembirakan. Di tengah dinamika perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di level 5,17 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini diikuti oleh membaiknya indikator kesejahteraan yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 9,66 persen pada September 2018, serta menurunnya tingkat kesenjangan menjadi 0,389 dan pengangguran di level 5,34 persen pada Agustus 2018. Capaian yang baik tersebut membawa semangat untuk menjaga momentum pada tahun 2019 melalui sinergi antar-Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan upaya meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dan tata kelola anggaran, khususnya implementasi pada aspek perencanaan dan pelaksanaan.

     Volume belanja APBN tahun 2019 semakin meningkat yaitu mencapai Rp2.461,1 triliun. Hal ini membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mengawali komitmen bersama dalam mewujudkan belanja berkualitas tahun 2019, hari ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Rakornas tahun ini mengangkat tema “Sinergi membangun Negeri: Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Menuju SDM yang Kompetitif”. Tema ini sejalan dengan semangat Kemenkeu selaku pengelola fiskal dalam mengelola sumber daya keuangan negara untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan melalui penguatan SDM Indonesia, agar mampu dan siap menghadapi tantangan global dan era revolusi industri 4.0.

     Pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif harus dimulai dari penguatan layanan dasar pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah harus memberikan dukungan dalam bentuk alokasi belanja serta menjaga aspek implementasi dan tata kelola. Sehingga, alokasi belanja tersebut dapat dieksekusi secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Melalui Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, seluruh K/L diharapkan dapat menyatukan langkah dan persepsi untuk melaksanakan anggaran tahun 2019 dengan kinerja yang lebih baik dan terstruktur. Selain itu, Pemerintah tetap fokus pada pencapaian output yang berkualitas agar mampu memberi dampak optimal bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

     Pada tahun 2019, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Target utama tertuju pada pembangunan dan revitalisasi 1.834 km jalan, 37.177 m jembatan; penyediaan 6.873-unit rumah susun; penyelesaian pembangunan 48 unit bendungan, empat bandara baru, dan 394,8 km’sp jalur kereta api; serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi bagi 170,4 ribu hektar lahan. Di bidang kesehatan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,1 triliun dengan fokus utama untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta penerima. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa; penyaluran Bantuan Operasional Sekolah untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa; penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa; dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru.

    Semakin besarnya komitmen Pemerintah menginvestasikan APBN pada tiga sektor utama tersebut harus didukung oleh komitmen seluruh K/L serta partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaannya. Hal ini untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Kemenkeu melalui DJA dan DJPb melakukan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh K/L. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja secara utuh dan berkesinambungan.

     DJPb dan DJA secara bersama-sama telah melaksanakan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan negara, yang meliputi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa serapan belanja K/L tahun 2018 yang optimal tidak lepas dari pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja (satker) K/L secara keseluruhan yang semakin baik.

     Capaian positif ditunjukkan oleh misalnya berkurangnya jumlah revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap dari 52.072 revisi pada tahun 2017 menjadi 13.686 revisi pada 2018, atau turun hampir 73,72 persen; meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dari 58,15 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2018; meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual dari 86,84 persen pada 2017 menjadi 91,99 persen pada 2018; dan meningkatnya ketepatan waktu dalam pengelolaan Uang Persediaan dari 80,79 persen pada 2017 menjadi 85 persen pada 2018.

     Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran agregat dari seluruh K/L yang dinilai selama tiga tahun terakhir (2016-2018) meningkat signifikan sebesar 67,17 (2016) menjadi 93,11 (2018). Hal ini tidak terlepas dari upaya Kemenkeu dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan, serta sinergi dan upaya dari seluruh K/L dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya guna mewujudkan belanja yang semakin berkualitas.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-menuju-sdm-yang-kompetitif-melalui-pembangunan-infrastruktur-peningkatan-kualitas-pendidikan-dan-kesehatan/

MSD