People Innovation Excellence
 

DPRD HSS KONSULTASIKAN PEMBENTUKKAN DESA SADAR HUKUM

DPRD HSS Konsultasikan Pembentukan Desa Sadar Hukum

22-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Komisi III DPR RI menerima kunjungan konsultasi dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HHS) Foto : Runi/mr

Sekretariat Komisi III DPR RI menerima kunjungan konsultasi dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HHS). Dalam kunjungan itu, DPRD HSS berkonsultasi mengenai aturan pembentukan Desa Sadar Hukum untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diketahui, konsultasi ini dilatarbelakangi adanya perselisihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

“Maka diusulkan untuk dibentuk suatu desa sadar hukum. Adapun terkait pembentukan desa dasar hukum itu wewenangnya ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Kepala Subbagian Rapat, Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI Danis Maya usai menerima kunjungan konsultasi DPRD HSS di Ruang Kerja Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Danis menjelaskan, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang dipenuhi untuk membentuk Desa Sadar Hukum. Kriteria itu diantaranya adalah tingkat pembayaran pajaknya harus mencapai 90 persen, tingkat kriminalitasnya rendah, dan tahapan kriteria khusus dari daerah, yaitu Desa Sadar Hukum diusulkan dari camat ke bupati, kemudian Bupati ke Kanwil Kemenkumham setempat. Setelah itu, diputuskan oleh Kanwil Kemenkumham setempat mengenai bisa tidaknya pembentukan Desa Sadar Hukum.

“Seandainya provinsi, kabupaten, dan kota yang ingin membentuk Desa Sadar Hukum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka sangat besar kemungkinannya di wilayah tersebut untuk dibentuk suatu Desa Sadar Hukum. Jika sudah disetujui oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi, maka dengan segera akan diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” tutur Danis.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD HSS Muhammad Bustani menyampaikan, di Kabupaten HSS saat ini baru terbentuk satu Desa Sadar Hukum dari total 148 desa, serta masih menggunakan kriteria yang lama. Bustani berharap, program Desa Sadar Hukum tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, sehingga daerah ini terpacu untuk meningkatkan lebih banyak lagi Desa Sadar Hukum.

“Kami melihat bahwa program Desa Sadar Hukum sangat bermanfaat untuk daerah. Namun, saat ini kriteria yang baru untuk membentuk suatu Desa Dasar Hukum cakupannya sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan. Jadi ke depannya, kami berharap pemerintah pusat dapat mendorong semangat, khususnya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten dan Bupati untuk bisa lebih banyak lagi membentuk Desa Sadar Hukum,” harap Bustani. (pun/sf)

Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24079/t/DPRD+HSS+Konsultasikan+Pembentukan+Desa+Sadar+Hukum

MSD


Published at : Updated
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close