Bengkulu, 22 Februari 2019 – Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu untuk mengunjungi debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Pasar Tradisional Modern (PTM) Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan UMi.

Pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan, dengan pembiayaan paling banyak Rp10 juta per nasabah. Program pembiayaan ini adalah tahap lanjutan dari bantuan sosial menuju kemandirian usaha, serta merupakan komplementer program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk menjalankan program ini, Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan sebagai koordinator dana (coordinated fund) yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kepada usaha produktif melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Sejak pertama kali diluncurkan pada pertengahan 2017 hingga 13 Februari 2019, secara nasional, Pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 762.744 debitur, dengan total penyaluran mencapai Rp2,1 triliun.  Untuk Provinsi Bengkulu, Pembiayaan UMi telah menjangkau 169 debitur dengan total penyaluran lebih dari Rp1 miliar. Penyaluran tertinggi di Kota Bengkulu, mencapai Rp455 juta yang disalurkan kepada 77 debitur; disusul Kabupaten Rejang Lebong dengan total penyaluran sebesar Rp437 juta kepada 72 debitur. Selanjutnya, penyaluran di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp61 juta kepada total 9 debitur; Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp26 juta kepada 5 debitur; Kabupaten Kaur sebesar Rp29 juta kepada 4 debitur; dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp10 juta yang disalurkan kepada 2 debitur. “Kita tentu memberikan fasilitas ini dibawah kredit usaha rakyat yang walaupun kecil pada saat ini lebih dari 800 ribu yang mendapatkan kredit seperti ini. Untuk Bengkulu sekitar 170 pengusaha yang mendapatkan kesempatan seperti tadi, ada yang jual aksesoris, ada yang jual baju, ada yang penjahit, ada yang jual es tebu, mereka menjelaskan dana itu untuk apa yang berguna untuk meningkatkan volume dari kegiatan mereka”, ungkap Menkeu.

Bengkulu memiliki potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat besar. Namun, hingga saat ini, penyalur Pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu belum maksimal. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi semua pihak yang terlibat. Penyaluran dapat ditingkatkan dengan partisipasi aktif Pemerintah Daerah melalui penjaringan debitur dan koperasi yang potensial untuk memperluas jangkauan Pembiayaan UMi di Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Menkeu juga memberikan kuliah umum di Universitas Bengkulu bertajuk tata kelola keuangan negara dalam perekonomian Indonesia. Pada kesempatan tersebut Menkeu menjelaskan mengenai tujuan pembangunan nasional, tata kelola keuangan negara, refleksi APBN 2018 dan Kebijakan 2019, perekonomian dan fiskal bengkulu, serta inovasi untuk negeri.

Selain itu, Menkeu juga menyoroti pentingnya upaya meningkatkan ekonomi daerah Bengkulu.  Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu kini telah mencapai Rp17,27 triliun atau Rp33,8 juta perkapita. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Angka pengganguran di tahun 2018 sebesar 3,51%, inflasi 2,35%, kemisikinan 15,43 %, dan indeks pembangunan manusia 69,95 dan gini ratio 0,36. “Beberapa tahun Provinsi Bengkulu perlu mengejar ketertinggalan. Inflasi 2,5 dibawah nasional. Kemiskinan 15% di atas nasional. Dan gini ratio di bawah nasional. Ini adalah fakta bahwa kita perlu pakai semua kebijakan untuk meningkatkan ekonomi daerah Bengkulu”.

Menkeu juga mengajak mahasiswa untuk bekerja menjadi pemimpin, tulang punggung dan berpikir secara detil apa yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya agar Indonesia tumbuh namun kesejahteraaan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-kunjungan-kerja-menkeu-ke-bengkulu-mengakselerasi-penetrasi-pembiayaan-umi-di-bengkulu/

MSD