Kinerja Pelaksanaan Anggaran Meningkat, Tutup Tahun Anggaran 2018 Lancar

 Jakarta, 21 Desember 2018 – Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasi pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja Pemerintah sebagai bagian dari RP2.220,7 triliun anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air. Kesiapan kantor vertikal dan kantor layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2018 ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu). Oleh karena itu, Menkeu melakukan peninjauan lapangan yang rutin dilakukan tiap akhir tahun, salah satunya ke KPPN-KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jl. Otista Jatinegara, Jakarta Timur hari ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cq. Ditjen Perbendaharaan selaku pemegang otoritas Bendahara Umum Negara, yang mengemban fungsi pengendalian, pengujian dan pembayaran tagihan belanja negara atas beban APBN, telah melakukan sejumlah langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2018 berjalan dengan optimal dan lebih baik dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2018 ini berdampak positif pula terhadap kelancaran proses tutup tahun anggaran 2018. Evaluasi terus dilakukan atas seluruh kinerja anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran.  Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaran diatur melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan tentang Langkah-langkah Akhir Tahun (LLAT).

Melalui LLAT, efektifitas waktu (periode kapan untuk pembayaran belanja melalui mekanisme apa) menjadi jelas dan terorganisir tahapannya. Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Dalam beberapa kesempatan, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa upaya-upaya ini mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi.

Sejumlah catatan baik dari sisi realisasi belanja maupun indikator kinerja pelaksanaan anggaran mengonfirmasi hal tersebut. Realisasi belanja menunjukkan bahwa (1) realisasi belanja K/L per 30 November 2018 mencapai 78,7% terhadap pagu APBN. Tingkat realisasi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 untuk periode yang sama; (2) keseluruhan anggaran belanja Pemerintah Pusat tumbuh 16,73% (year on year) dengan capaian 84,2% dari pagu APBN.

Di sisi lain, angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2018 konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya, seperti (1) Frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86% lebih, menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang; (2) Ketertiban penyampaian data kontrak yang juga meningkat drastis (78,04% dari 58,15% di 2017); (3) Ketertiban penyelesaian tagihan spm ls kontraktual (90,16% dari semula 86%); dan (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 80% dari 61% di 2017). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel).

 Angka tersebut menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 ini tidak hanya terserap dengan lebih cepat/tepat waktu, tetapi pencairan dan pertanggungjawabannya pun lebih tertib dan terukur (akuntabel). Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas. Tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif dan efisien dengan capaian output nyata yang benar-benar optimal, sehingga setiap rupiah anggaran belanja Pemerintah tahun 2018 pada akhirnya dapat terwujud mencapai tujuannya, serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

    • KP Kinerja Pelaksanaan Anggaran Meningkat, Tutup Tahun Anggaran 2018 LancarUnduh

sumber : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-kinerja-pelaksanaan-anggaran-meningkat-tutup-tahun-anggaran-2018-lancar/