People Innovation Excellence

PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
3. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik.
4. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik dan Penyalur SPT Elektronik.
5. Penyedia Aplikasi SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan aplikasi SPT Elektronik.
6. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.
Pasal 2
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Penyedia Layanan SPT Elektronik.
(2) Penyedia Layanan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan layanan:
a. penyediaan aplikasi SPT Elektronik; dan/atau
b. penyaluran SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 3
(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Penyedia Layanan SPT Elektronik, pihak lain harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengurus.
(3) Penyedia Layanan SPT Elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. badan hukum;
b. berkedudukan di Indonesia;
c. memiliki NPWP;
d. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali terdapat izin mengangsur/menunda;
e. pengurus tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana di bidang teknologi informasi;
f. salah satu pengurus merupakan Warga Negara Indonesia; dan
g. memenuhi ketentuan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis layanan yang diajukan permohonannya.
Pasal 4
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan pemohon untuk menjadi Penyedia Layanan SPT Elektronik setelah dinyatakan lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap Penyedia Layanan SPT Elektronik diberikan nomor identitas yang berfungsi sebagai sarana administrasi.
Pasal 5
(1) Penyedia Aplikasi SPT Elektronik menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghasilkan SPT Elektronik.
(2) SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Penyedia Aplikasi SPT Elektronik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mematuhi standar SPT Elektronik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. menjamin akurasi SPT Elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menerapkan standar keamanan yang melindungi data dan identitas pengguna aplikasi;
d. melakukan perbaikan atas aplikasi yang bermasalah dan mendistribusikan hasil perbaikan kepada pengguna aplikasi; dan
e. menjamin tersedianya buku petunjuk penggunaan aplikasi yang mudah dimengerti oleh pengguna.
Pasal 6
(1) Penyalur SPT Elektronik menyediakan layanan untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Penyalur SPT Elektronik harus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data yang dibutuhkan untuk mendukung operasional layanan.
(3) Penyalur SPT Elektronik dapat menyediakan layanan setelah berhasil melalui uji kompatibilitas dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam suatu berita acara.
(4) Penyalur SPT Elektronik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjamin kerahasiaan data SPT Elektronik Wajib Pajak;
b. menjamin ketersediaan layanan;
c. menjamin bahwa seluruh data SPT Elektronik terkirim;
d. mencantumkan identitas Penyalur SPT Elektronik pada setiap SPT Elektronik yang dikirimkan;
e. menjamin bahwa sistem yang dimiliki menerapkan standar yang meliputi Authentication, Confidentiality, Integrity, dan Non-Repudiation;
f. memberitahukan kepada pengguna dalam hal terdapat kendala atau gangguan yang menyebabkan kegagalan penyaluran SPT Elektronik;
g. memberitahukan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dalam hal terdapat kegagalan atau kendala dalam penyaluran SPT Elektronik; dan
h. melakukan perbaikan atas masalah teknis atau gangguan yang menyebabkan kegagalan dalam penyaluran SPT Elektronik.
Pasal 7
(1) Penetapan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Penyedia Layanan SPT Elektronik dapat mengajukan permohonan kembali paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(4) Dalam hal Penyedia Layanan SPT Elektronik tidak mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Direktur Jenderal dinyatakan tidak berlaku.
(5) Dalam hal Penyedia Layanan SPT Elektronik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penetapan Direktur Jenderal dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tetap berlaku sepanjang Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi:
a. mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
b. masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
c. masih memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4);

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015

Sumber: official website Direktorat Jenderal Pajak


Published at :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close